Debat publik kedua tersebut menyajikan visi dan misi dari paslon nomor urut 1 Lucianty-Syapparudin, dan paslon nomor urut 2 Toha-Rohman. Berita tentang Toha-Rohman yang memilih untuk tidak ikut serta dalam debat Pilkada Muba 2024 karena menganggap KPU tidak netral mencerminkan ketegangan dan kompleksitas dinamika politik di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan daerah. Tindakan mereka untuk walkout (WO) menunjukkan ketidakpuasan terhadap proses yang seharusnya bersifat adil dan transparan. Hal ini menjadi indikasi bahwa mereka mungkin merasa bahwa ada ketidakadilan dalam perlakuan KPU yang bisa memengaruhi hasil pemilihan. KPU, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa semua peserta pemilu diperlakukan secara adil. Kritik terhadap netralitas KPU ini menunjukkan betapa pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Ketika ada anggapan bahwa KPU berpihak, maka legitimasi pemilu sebagai sarana demokrasi bisa dipertanyakan. Keputusan Toha-Rohman untuk menarik diri dari debat bisa menjadi sinyal bagi pemilih bahwa mereka menganggap proses pemilihan ini tidak transparan dan tidak adil. Di sisi lain, keputusan untuk WO ini juga menciptakan kerugian bagi masyarakat. Debat publik adalah salah satu cara bagi kandidat untuk menjelaskan visi dan misinya kepada masyarakat, dan dengan menarik diri, para calon kehilangan kesempatan untuk menjangkau pemilih. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang strategi kampanye mereka, apakah lebih memilih untuk menarik diri dan mengeluhkan keadaan ketimbang berusaha untuk menjelaskan posisi atau visi mereka. Dalam konteks yang lebih luas, insiden ini bisa mencerminkan banyak hal, termasuk tingkat ketidakpuasan terhadap lembaga pemilu, atau bahkan mungkin mencerminkan ketegangan antara kandidat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses demokrasi. Pelajaran yang bisa diambil dari situasi ini adalah perlunya dialog dan komunikasi yang lebih baik antara calon, KPU, dan publik untuk memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan didengar. Proses pemilu harus didasarkan pada kepercayaan, dan untuk membangun kepercayaan tersebut, keterbukaan, transparansi, dan netralitas sangatlah penting. Tentu saja, langkah-langkah untuk memperbaiki situasi ini harus dipikirkan dengan serius. KPU perlu mengevaluasi mekanismenya dan memastikan bahwa mereka dapat mempertahankan reputasi netralitas yang menjadi landasan keberadaan mereka. Selain itu, calon-calon yang merasa dirugikan juga perlu mencari cara yang konstruktif untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Dengan melakukan ini, seluruh ekosistem demokrasi bisa menjadi lebih sehat dan terjaga, sehingga harapan masyarakat untuk pemilihan yang fair dan demokratik dapat terwujud.