Dua ASN di Dinas PUPR Kota Banjarbaru, dikabarkan digerebek saat melakukan tindak asusila di toilet disabilitas Berita mengenai dua Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarbaru yang dikabarkan terlibat dalam tindakan mesum di toilet disabilitas sangat memprihatinkan dan tentunya mengejutkan. Sebagai ASN, mereka seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan menjaga integritas serta etika profesi. Tindakan yang dilaporkan jelas bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dan mencoreng citra institusi pemerintah, terutama dalam pelayanan publik. Mesum di tempat yang tidak sesuai, apalagi di toilet disabilitas, menunjukkan kurangnya kepedulian dan rasa hormat terhadap hak-hak orang lain. Toilet disabilitas seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi mereka yang membutuhkan, bukan dijadikan lokasi untuk tindakan yang tidak pantas. Situasi ini mencerminkan perlunya penegakan hukum dan moral yang lebih ketat terhadap ASN agar selalu bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Rekam CCTV yang mengungkap aksi tersebut juga menunjukkan bahwa di era digital ini, tindakan buruk dapat terungkap dengan mudah. Ini menjadi pengingat bagi semua orang, terutama mereka yang memiliki jabatan publik, bahwa setiap tindakan akan selalu bisa dipantau. Diharapkan kasus ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi ASN lainnya untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan memahami bahwa mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi juga institusi dan masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh ASN tersebut juga dapat memicu rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Apabila ASN sebagai perwakilan pemerintah tidak mampu menjaga perilaku baik, hal ini akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap integritas dan objektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menangani kasus ini dengan serius, memberikan sanksi yang tepat, dan memastikan bahwa tindakan serupa tidak terjadi di masa yang akan datang. Selain sanksi untuk individu terlibat, perlu ada evaluasi mendalam mengenai sistem pendidikan dan pelatihan moral bagi ASN. Ini harus menjadi bagian dari pembinaan untuk memperkuat nilai-nilai etika dan integritas, serta meminimalisir risiko terjadinya pelanggaran serupa. Harapannya, setiap ASN akan lebih menyadari peran mereka dan pentingnya menjaga reputasi institusi pemerintah. Kemudian, masyarakat juga diharapkan dapat lebih aktif dalam mengawasi perilaku ASN dan memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga tindakan tidak pantas dapat terdeteksi lebih awal. Di tengah isu korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang masih marak, kasus ini menambah daftar tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan. Upaya perbaikan harus dilakukan secara berkelanjutan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan bisa dipulihkan kembali. Diharapkan, setelah kejadian ini, akan ada perubahan positif dalam sikap dan perilaku ASN di seluruh Indonesia.