DPRD Kota Malang mengusulkan kepada Pemkot Malang untuk mewajibkan ASN berbelanja di pasar rakyat demi meningkatkan perekonomian di pasar trasdisional Berita mengenai usulan DPRD Kota Malang untuk menerapkan potongan 10 persen dari gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk program wajib belanja di pasar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Di satu sisi, inisiatif ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mendorong perputaran ekonomi lokal dan mendukung pedagang pasar tradisional. Di era modern, pasar tradisional sering kali menghadapi persaingan ketat dari pusat perbelanjaan dan platform e-commerce. Dengan mendorong ASN untuk berbelanja di pasar, diharapkan akan ada peningkatan pendapatan bagi pedagang lokal dan, pada gilirannya, memperkuat ekonomi daerah. Namun, di sisi lain, usulan ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis mengenai implementasi dan kesejahteraan ASN. Potongan gaji sebesar 10 persen mungkin terasa cukup besar bagi beberapa ASN yang memiliki tanggungan atau sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan konsekuensi sosial dari kebijakan tersebut. Terdapat kemungkinan munculnya ketidakpuasan di kalangan ASN, yang dapat memengaruhi motivasi dan kinerja mereka. Dari perspektif keberlanjutan, pemanfaatan hasil pemotongan gaji ASN juga perlu diperjelas. Apakah dana yang terkumpul dari program ini akan digunakan secara transparan dan akuntabel? Masyarakat perlu diyakinkan bahwa program ini tidak hanya bermanfaat bagi pedagang pasar tetapi juga untuk kepentingan umum. Kejelasan mengenai alokasi dana, serta laporan berkala terkait penggunaannya, akan sangat membantu dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Sangat penting juga untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak berujung pada diskriminasi pasar, di mana ASN dipaksa untuk berbelanja di pasar tertentu. Kebebasan memilih tempat berbelanja harus tetap dihormati. Jika pemerintah ingin mendorong ASN untuk berbelanja di pasar, sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih persuasif, seperti memberi insentif atau program promosi, daripada memaksa mereka melalui pemotongan gaji. Selanjutnya, perlu ada sosialisasi yang baik mengenai manfaat berbelanja di pasar tradisional. Pemerintah bisa melakukan kampanye yang menyoroti keunggulan produk lokal dan keunikan yang ditawarkan oleh pasar tradisional. Misalnya, ditekankan pada aspek kualitas, kesehatan, dan ciri khas lokal dari produk yang dijual di pasar. Dengan pendekatan ini, diharapkan ASN dan masyarakat luas akan lebih memahami nilai dari berbelanja di pasar tradisional. Secara keseluruhan, usulan DPRD Kota Malang ini merupakan langkah yang berpotensi baik, namun harus dilaksanakan dengan hati-hati dan mempertimbangkan semua aspek yang ada. Konsultasi dengan ASN dan pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan ini juga dapat membantu menciptakan solusi yang lebih inklusif dan adil. Implementasi yang bijaksana akan sangat menentukan keberhasilan program ini dalam mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan, tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan ASN dan keadilan sosial.