Kebijakan itu tertuang dalam surat edaran nomor 100.3.4/SE.1/DISNAKERTRANS/2024 tentang pelaksanaan hari libur bagi pekerja atau buruh Berita mengenai penetapan Hari H Pilkada Serentak pada 27 November 2024 sebagai hari libur oleh Pemkab Bangka Selatan merupakan langkah yang patut diapresiasi. Penetapan hari libur pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum secara langsung dapat memfasilitasi masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya dengan lebih baik. Ketika masyarakat diberikan waktu yang cukup untuk melakukan pemungutan suara, akan meningkatkan partisipasi pemilih dan memastikan bahwa lebih banyak suara dapat dihitung dalam proses demokrasi. Dalam konteks demokrasi, angka partisipasi pemilih yang tinggi sangat penting. Hari libur yang ditetapkan memberi kesempatan kepada mereka yang mungkin memiliki kesibukan pada hari biasa untuk hadir ke tempat pemungutan suara. Ini juga menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mendorong kesadaran politik di masyarakat, serta menegaskan pentingnya peran serta warga dalam menentukan pemimpin daerah mereka. Namun, perlu juga dipertimbangkan bahwa langkah ini harus diimbangi dengan sosialisasi yang efektif mengenai pemilihan. Pemerintah perlu melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan dan hak suara, sehingga mereka tidak hanya hadir, tetapi juga memahami pilihan yang diambil. Edukasi pemilih bisa meliputi informasi mengenai calon, isu-isu yang dihadapi daerah, dan dampak pemilihan tersebut bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Penting juga untuk memastikan bahwa infrastruktur pemungutan suara pada hari tersebut siap dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Hal ini termasuk ketersediaan tempat pemungutan suara yang memadai, serta fasilitas bagi penyandang disabilitas. Jika infrastruktur pemilihan dapat memenuhi kebutuhan semua pemilih, maka hasil pemilihan yang diperoleh pun akan lebih representatif. Selanjutnya, penetapan hari libur ini juga dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam berbagai aktivitas sosial dan politik lainnya. Misalnya, masyarakat dapat melakukan diskusi terbuka tentang calon yang akan diusung, membuat acara edukasi politik, atau kampanye yang sehat menjelang pemilihan. Semua ini membantu menciptakan ruang bagi dialog dan mendukung terciptanya iklim demokrasi yang sehat. Akhirnya, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada pilkada, tetapi juga menunjukkan komitmen Pemkab Bangka Selatan dalam memperhatikan suara rakyat. Dengan mengutamakan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, pemerintah daerah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga. Ini adalah langkah positif menuju pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.