Johanis Tanak yang mengusulkan agar operasi tangkap tangan ditiadakan, lolos jadi pimpinan KPK. Raih suara terbanyak dari Komisi III DPR. Berita mengenai pengusulan penghapusan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Pimpinan KPK yang mendapatkan dukungan terbanyak di DPR merupakan isu yang sangat penting dan sensitif di Indonesia. Langkah ini dapat menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, karena OTT selama ini dianggap sebagai salah satu instrumen yang efektif dalam memberantas korupsi. Jika pengusulan ini lolos, tentu akan ada dampak signifikan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Operasi tangkap tangan sebenarnya telah menjadi simbol keberanian KPK dalam menegakkan hukum, dan langkah ini sering kali disambut positif oleh publik. Dengan adanya OTT, banyak kasus korupsi yang dapat diungkap dan pelaku kejahatan bisa ditangkap secara langsung saat melakukan aksi korupsi. Jika metode ini dihapuskan, ada kekhawatiran bahwa para pelaku korupsi akan semakin berani melakukan tindak kejahatan tanpa rasa takut akan tertangkap basah. Dari sudut pandang legislatif, dukungan terbanyak di DPR terhadap penghapusan OTT mungkin mencerminkan adanya kepentingan politik tertentu. Dalam hal ini, kita perlu mempertanyakan apakah dukungan ini benar-benar demi kepentingan publik atau lebih kepada kepentingan segelintir individu yang ingin melindungi kepentingan mereka dari jeratan hukum. Ini adalah pertarungan yang dapat mencerminkan bagaimana institusi penegak hukum beroperasi di negara kita dan sejauh mana kekuatan politik dapat memengaruhi kebijakan hukum. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa tantangan dalam memberantas korupsi tidak hanya terletak pada metode seperti OTT, tetapi juga pada peningkatan edukasi masyarakat mengenai pentingnya integritas dan transparansi. Penghapusan OTT dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali mekanisme pencegahan korupsi yang lebih komprehensif. Jadi, penanganan korupsi seharusnya tidak hanya difokuskan pada aspek penindakan, tetapi juga pada pencegahan, pengawasan, dan pendidikan. Penting juga bagi masyarakat sipil untuk bersuara dalam isu ini. Partisipasi publik dalam mendiskusikan penghapusan OTT dapat menyalurkan aspirasi rakyat dan membangun kesadaran bersama untuk mendukung langkah-langkah yang lebih baik dalam pemberantasan korupsi. Transparansi dalam proses legislatif juga menjadi kunci agar masyarakat dapat mengetahui motivasi di balik keputusan yang diambil oleh DPR dan Pimpinan KPK. Terakhir, keputusan mengenai penghapusan OTT harus didasarkan pada analisis yang mendalam dan tidak terburu-buru. Ada perlunya kajian akademis yang melibatkan berbagai pihak, termasuk praktisi hukum, akademisi, dan tentu saja, masyarakat. Ini adalah isu yang berpotensi mengubah arah pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga harus dipastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah demi kepentingan bangsa dan negara.