Teknis voting yakni tiap anggota Komisi III akan diberi kertas suara dan diminta memilih masing-masing lima nama capim dan lima calon Dewas KPK. Berita mengenai sosok pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029 yang menampilkan Setyo Budiyanto sebagai Wakapolri yang menjadi Ketua KPK tentu menarik perhatian banyak pihak. Pemilihan pimpinan KPK selalu menjadi sorotan karena lembaga ini memiliki peran yang krusial dalam pengawasan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penunjukan seorang sosok dari kepolisian, terutama Wakapolri, menunjukkan langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara KPK dan institusi kepolisian untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Satu sisi dari penunjukan ini adalah potensi untuk membawa perspektif baru dalam kepemimpinan KPK. Setyo Budiyanto, dengan pengalaman sebagai Wakapolri, bisa dianggap memiliki pemahaman yang baik mengenai aspek hukum dan penegakan hukum yang diperlukan dalam usaha pemberantasan korupsi. Di sisi lain, muncul pertanyaan terkait independensi KPK dan bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh kepolisian dapat berpengaruh dalam operasional lembaga ini. Ketidakpastian ini bisa menimbulkan skeptisisme di kalangan masyarakat mengenai komitmen KPK untuk bertindak tanpa intervensi politik atau kepentingan tertentu. Selain itu, tantangan besar yang dihadapi KPK ke depan adalah menjaga integritas dan kepercayaan publik. Belum hilang dari ingatan publik tentang berbagai kontroversi dan kritik yang dialamatkan kepada KPK sebelumnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pimpinan KPK yang baru, termasuk Setyo Budiyanto, untuk menetapkan agenda yang jelas, transparan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam publikasi kinerja dan pencapaian lembaga. Hal ini akan membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap KPK sebagai lembaga yang berkomitmen untuk memberantas korupsi tanpa pamrih. Komposisi pimpinan KPK yang beragam latar belakang juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Jika Setyo Budiyanto didampingi oleh wakil-wakil yang juga memiliki kompetensi di bidang hukum, sosial, dan kebijakan publik, hal ini dapat menciptakan dinamika yang lebih baik dalam mengambil keputusan strategis. Selain itu, penting bagi KPK untuk menjalin hubungan baik dengan semua stakeholder, termasuk masyarakat sipil, media, dan lembaga lain, untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan tugasnya. Terakhir, harapan dari publik adalah agar kepemimpinan KPK yang baru ini tidak hanya efektif dalam menindak kasus-kasus korupsi yang besar, tetapi juga proaktif dalam melakukan pencegahan. Pemberantasan korupsi tidak hanya tentang menindak pelanggaran, tetapi juga tentang menciptakan budaya anti-korupsi dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis dan inovatif dalam pendidikan publik, kampanye kesadaran, serta penguatan kebijakan publik yang mendukung transparansi dan akuntabilitas perlu menjadi fokus utama KPK ke depan. Dengan demikian, berita ini menandai babak baru dalam sejarah KPK yang diharapkan membawa perubahan positif dalam tata kelola dan penegakan hukum di Indonesia. Perhatian masyarakat terhadap kinerja para pimpinan KPK akan menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur efektivitas mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya.