Setyo akan memimpin KPK bersama empat komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono. Berita mengenai pengangkatan Komjen Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK untuk periode 2024-2029 tentu menarik perhatian publik, terutama di tengah upaya pemberantasan korupsi yang terus menjadi fokus utama di Indonesia. Pengalaman dan latar belakang Setyo Budiyanto sebagai seorang jenderal polisi dapat memberikan perspektif baru dalam menangani kasus-kasus korupsi yang kompleks. Namun, pemilihan ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan harapan terkait komitmen dan integritasnya dalam menjalankan tugas yang berat tersebut. Pertama, penting untuk menilai rekam jejak Setyo Budiyanto selama karirnya di kepolisian. Sebagai seorang Komjen, ia pasti memiliki pengalaman di berbagai posisi strategis yang dapat membantu dalam memimpin institusi seperti KPK. Namun, publik juga berharap agar kepemimpinan KPK di bawahnya tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan korupsi yang lebih sistematis. Dalam konteks ini, pengalaman di kepolisian dapat menjadi aset berharga jika dijadikan sebagai landasan dalam membangun program-program yang edukatif dan preventif. Kedua, faktor transparansi terkait kepemilikan harta sebanyak Rp9,6 miliar juga menjadi sorotan. Masyarakat berhak mengetahui apakah harta yang dimiliki tersebut diperoleh melalui jalur yang legal dan etis. KPK sebagai lembaga antikorupsi harus memiliki pemimpin yang tidak hanya mampu memberantas korupsi, tetapi juga memiliki integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mempublikasikan laporan harta kekayaan dan menjelaskan sumber-sumbernya menjadi krusial untuk membangun kepercayaan publik. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi KPK juga semakin kompleks. Meskipun Setyo Budiyanto telah terpilih, tantangan dari berbagai pihak yang mungkin tidak setuju dengan langkah progresif KPK dalam memberantas korupsi tetap ada. Oleh karena itu, kepemimpinan yang kuat dan kemampuan lobby serta negosiasi yang mumpuni dibutuhkan agar KPK dapat beroperasi secara efektif. Ini berarti bahwa Setyo Budiyanto harus mampu membangun hubungan yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik itu di dalam pemerintah maupun masyarakat sipil. Selain itu, harapan masyarakat kepada KPK juga semakin tinggi. Ada keinginan agar KPK tidak hanya fokus pada kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat negara, tetapi juga menyentuh aspek-aspek korupsi di tingkat lokal yang sering kali terabaikan. Kepemimpinan Setyo Budiyanto ke depan diharapkan mampu menghadirkan inovasi baru dalam strategi pemberantasan korupsi. Dengan melibatkan masyarakat dan berbagai elemen lainnya, KPK bisa menciptakan ekosistem yang anti-korupsi dengan lebih efektif. Secara keseluruhan, pengangkatan Komjen Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK dapat menjadi langkah positif jika disertai dengan komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi dan integritas pribadi. Masyarakat , berharap agar KPK di bawah kepemimpinannya mampu berprestasi dan mendalami berbagai pendekatan untuk memberantas perilaku korupsi di Tanah Air. Dengan harapan tersebut, marilah kita semua menyaksikan bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh KPK dalam periode mendatang.