Pengangkatan Gubernur Kalimantan Selatan definitif untuk periode 2021-2024 mulai berjalan, ini setelah sahbirin Noor mengundurkan diri Berita tentang proses pengganti Sahbirin Noor dan penunjukan Muhidin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) pada tanggal 25 November tentu menjadi perhatian publik, terutama bagi masyarakat Kalsel. Pergantian kepemimpinan di level daerah membawa dampak signifikan terhadap berbagai kebijakan dan program yang ada. Oleh karena itu, langkah DPRD dalam memilih pengganti dan menunjuk Plt Gubernur sangat krusial untuk memastikan kelangsungan pemerintah daerah. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah latar belakang Muhidin sebagai Plt Gubernur. Pengalamannya dalam pemerintahan dan kapasitasnya untuk menangani isu-isu yang dihadapi Kalsel menjadi faktor penting dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat berharap Muhidin dapat membawa perubahan positif dan melanjutkan program-program yang sudah ada, sambil juga menghadirkan inovasi baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Selain itu, transisi kepemimpinan juga harus dilakukan dengan mulus untuk menghindari kekosongan kekuasaan yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik. Keterlibatan DPRD dalam proses ini menunjukkan adanya upaya untuk melakukan penjagaan terhadap kesinambungan sistem pemerintahan. Namun, tantangan juga muncul, seperti kebutuhan untuk berkomunikasi secara efektif dengan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil. Masyarakat juga berharap bahwa penunjukan Muhidin tidak hanya bersifat formalitas. Peran aktif dari Plt Gubernur dalam menjawab permasalahan yang ada, seperti isu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, sangat diharapkan. Ketika menghadapi tantangan berbagai sektor yang semakin kompleks, kemampuan Muhidin untuk mengkoordinasi tim dan merespons kebutuhan mendasar masyarakat menjadi hal yang sangat berarti. Pada sisi lain, proses penggantian ini merupakan kesempatan bagi DPRD untuk memperlihatkan komitmennya dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Masyarakat patut mendapatkan informasi yang jelas mengenai kriteria pemilihan serta alasan dibalik penunjukan Muhidin sebagai Plt Gubernur. Keterlibatan publik dalam proses ini akan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, peristiwa ini bukan hanya sekadar pergantian pemimpin, tapi merupakan momentum bagi Kalimantan Selatan untuk meredefinisi arah pembangunan daerah. Harapan warga semakin tinggi agar pemerintahan yang baru dapat memberikan solusi nyata terhadap permasalahan yang ada dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Muhidin harus mampu mengambil langkah proaktif untuk mencapai tujuan tersebut, dengan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan berbagai pihak terkait.