Elemen Masyarakat Jawa Timur mendukung putusan Mahkamah Konstitusi nomor 136/PUU-XII/2024 soal netralitas ASN dan aparat kepolisian dalam Pilkada Berita mengenai desakan elemen masyarakat Jawa Timur untuk menegakkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Kepolisian dalam Pilkada Serentak 2024 adalah isu yang sangat relevan dan penting di tengah dinamika politik yang ada. Netralitas dalam konteks ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses pemilihan pemimpin daerah dapat berjalan secara adil, transparan, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Desakan ini mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas lembaga negara dalam menjaga kualitas demokrasi. Salah satu alasan utama mengapa netralitas ASN dan aparat kepolisian sangat penting adalah untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan. Jika ASN atau anggota kepolisian terlibat secara aktif dalam mendukung salah satu calon, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi kandidat lain dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Pilkada yang didukung oleh pihak-pihak netral akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan kinerja dan visi misi, bukan karena intervensi pihak tertentu. Desakan ini juga menyiratkan harapan masyarakat akan pelaksanaan Pilkada yang lebih demokratis. Ketika ASN dan aparat kepolisian bersikap netral, maka masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman untuk mengekspresikan pilihan mereka. Langkah tersebut juga penting dalam mencegah konflik sosial yang mungkin muncul akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pemilihan yang dianggap tidak adil. Masyarakat memiliki hak untuk memilih tanpa merasa tertekan atau terancam oleh pihak-pihak yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, tantangan dalam menegakkan netralitas ini tidaklah mudah. Dalam praktiknya, seringkali terdapat tekanan baik dari internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi sikap ASN dan aparat kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan pengawasan yang kuat dari pemerintah serta lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi prinsip netralitas tersebut. Edukasi dan pelatihan berkelanjutan bagi ASN dan aparat kepolisian juga dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya netralitas dalam konteks pemilu. Selain itu, akar masalah yang menyebabkan ketidaknetralan juga perlu diperhatikan. Seringkali, ketidaknetralan terjadi akibat adanya hubungan politis antara ASN, aparat kepolisian, dan para calon. Untuk mengatasi hal ini, reformasi dalam sistem birokrasi dan kepolisian sangat diperlukan. Penguatan kode etik dan mekanisme pengawasan internal dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Secara keseluruhan, desakan elemen masyarakat Jawa Timur untuk menegakkan netralitas ASN dan aparat kepolisian di Pilkada Serentak 2024 adalah upaya yang patut didukung. Keberhasilan dalam menciptakan suasana pemilihan yang adil dan demokratis akan sangat bergantung pada sejauh mana semua pihak mampu menegakkan komitmen tersebut. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan pemimpin yang benar-benar dipilih berdasarkan aspirasi dan kehendak rakyat, bukan oleh kepentingan segelintir orang.