Yaitu,  tipe 54 sebanyak 11 unit untuk pejabat utama dan tipe 38 sebanyak 20 unit untuk perwira serta bintara. Berita mengenai peresmian Rumah Dinas Polres Pijay oleh Kapolda Aceh dengan alokasi dana sebesar Rp 9,5 miliar mencerminkan komitmen pemerintah dan institusi kepolisian dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung tugas kepolisian di daerah. Alokasi dana yang signifikan ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memperhatikan kebutuhan infrastruktur bagi aparat penegak hukum, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas Polres dalam menjalankan tugasnya. Di satu sisi, pembangunan rumah dinas ini bisa dipandang sebagai langkah positif untuk memberikan fasilitas yang layak bagi para aparat kepolisian. Dengan adanya rumah dinas yang memadai, anggota polisi akan lebih nyaman dalam menjalankan tugas mereka, dan hal ini dapat berdampak pada moral dan motivasi kerja mereka. Fasilitas yang baik juga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota polisi, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan layanan kepada masyarakat. Namun, di sisi lain, publik mungkin mempertanyakan besar dana yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas tersebut, terutama dalam konteks prioritas penggunaan anggaran daerah. Dalam situasi di mana ada banyak kebutuhan lain yang mendesak dalam masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik lainnya, alokasi dana yang cukup besar untuk rumah dinas polisi bisa dianggap kurang sejalan dengan kebutuhan masyarakat luas. Transparansi dalam penggunaan dana juga menjadi isu penting. Pemerintah dan institusi kepolisian harus dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai rincian biaya dan pemanfaatan anggaran tersebut. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami tujuan dan manfaat dari pembangunan ini, serta memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan akuntabel. Selain itu, peresmian rumah dinas ini juga dapat menjadi momentum untuk menciptakan sinergi yang lebih baik antara kepolisian dan masyarakat. Diharapkan, dengan fasilitas yang lebih baik, polisi dapat lebih aktif dalam berkomunikasi dan berkolaborasi dengan komunitas setempat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta merespons kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat. Pada akhirnya, meskipun peresmian rumah dinas ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan fasilitas kepolisian, penting untuk tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan infrastruktur untuk penegakan hukum dan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan harus selalu menjadi prioritas, dan alokasi dana harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan analisis kebutuhan yang tepat.