Pengangkatan Gubernur Kalimantan Selatan definitif untuk periode 2021-2024 mulai berjalan, ini setelah sahbirin Noor mengundurkan diri Berita mengenai pengangkatan Muhidin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) per 25 November 2024 menunjukkan adanya dinamika politik yang cukup signifikan di tingkat daerah. Penggantian pemimpin dalam sebuah pemerintahan tentu membawa angin segar, tetapi juga membawa tantangan baru. Proses penggantian pemimpin dapat dijadikan momentum untuk membawa perubahan positif, terutama dalam hal kebijakan dan pelayanan publik. Muhidin, yang sebelumnya dikenal dengan berbagai kiprah di bidang pemerintahan, diharapkan dapat meneruskan program-program yang telah dilaksanakan oleh Gubernur sebelumnya, Sahbirin Noor. Tentu saja, hal ini menuntut kepekaan dan kemampuan Muhidin untuk beradaptasi dengan apa yang sudah berjalan serta melakukan inovasi jika diperlukan. Dalam periode transisi ini, penting bagi Muhidin untuk menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk anggota DPRD, masyarakat, dan instansi terkait lainnya. Di sisi lain, pengangkatan Muhidin sebagai Plt Gubernur juga harus diiringi dengan komitmen untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas pemerintahan. Mengingat Kalsel adalah wilayah yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal pembangunan dan kesejahteraan sosial, Muhidin perlu memprioritaskan program-program yang dapat meningkatkan ekonomi lokal serta mengatasi masalah-masalah yang ada, seperti ketimpangan sosial dan pengangguran. Dalam konteks politik, proses penggantian ini juga dapat memengaruhi dinamika partai politik di daerah tersebut. Apakah pengangkatan Muhidin ini akan memperkuat posisi partai tertentu atau memunculkan friksi di antara kekuatan politik yang ada adalah hal menarik untuk diperhatikan. Respons masyarakat terhadap keputusan ini juga akan sangat penting. Jika masyarakat merasakan kebermanfaatan dari kepemimpinan Muhidin, maka dukungan akan mengalir; sebaliknya, jika sebaliknya terjadi, bisa jadi akan ada ketidakpuasan yang muncul. Dalam kesimpulannya, pengangkatan Muhidin sebagai Plt Gubernur Kalsel merupakan awal dari suatu fase baru dalam pemerintahan daerah. Harapannya, dalam menjalankan tugasnya kelak, ia dapat menyusun langkah strategis yang membawa Kalsel menuju arah yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi mereka. Perhatian dan pengawasan dari DPRD serta partisipasi aktif masyarakat perlu didorong untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.