Berikut sosok tukang bakso di Indramayu, diusir tak boleh berjualan karena berbeda pilihan calon bupati (cabup) Pilkada 2024. Berita mengenai tukang bakso di Indramayu yang dilarang untuk berjualan karena berbeda pilihan dalam Pilkada 2024 menyentuh beberapa isu penting yang relevan dengan kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Pertama, kasus ini menunjukkan betapa politik dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk mereka yang menjalankan usaha kecil. Masyarakat seharusnya memiliki hak untuk memilih sesuai dengan keyakinan mereka tanpa harus khawatir mengalami stigma atau dampak negatif terhadap usaha mereka. Tindakan yang diambil oleh pihak tertentu untuk mengekang kebebasan individu dalam memilih calon pemimpin mereka sangat mencederai prinsip demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan pilihan politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, atau diskriminasi. Tindakan ini juga bisa dilihat sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, di mana sebuah kelompok atau individu menggunakan posisinya untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Dari perspektif hukum, pernyataan dari pihak kepolisian yang menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi tukang bakso tersebut untuk berjualan bisa menjadi titik awal yang baik. Namun, penegakan hukum dalam kasus seperti ini harus diperkuat agar tidak ada lagi intimidasi terhadap pedagang kecil atau masyarakat yang memiliki pandangan politik berbeda. Polisi sebagai penegak hukum seharusnya mengambil sikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dalam konteks politik. Kasus ini juga membuka pembicaraan tentang toleransi dan persatuan di tengah perbedaan pandangan politik. Masyarakat harus diajarkan untuk menghargai perbedaan pendapat dan tidak membiarkan perpecahan terjadi akibat pilihan politik. Usaha bersama harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif di mana setiap individu dapat merasa aman dalam mengekspresikan pilihan politiknya tanpa harus takut akan reperkusi yang merugikan, termasuk dalam aspek ekonomi. Selain itu, dukungan bagi pelaku usaha kecil seperti tukang bakso perlu lebih dikuatkan oleh pemerintah dan masyarakat. Melalui program-program yang memberikan dukungan baik dalam bentuk akses modal, pelatihan, maupun pemasaran, kita bisa menciptakan ekosistem bisnis yang sehat tanpa mencampurkan politik dengan urusan dagang. Akhirnya, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat dan transparan mengenai situasi politik di sekitar mereka. Media memiliki peran krusial dalam menyampaikan berita dan memberdayakan masyarakat agar tidak terjebak dalam kooptasi politik yang merugikan. Pendidikan politik yang baik akan membantu masyarakat untuk lebih kritis dan berdaya dalam menghadapi segala bentuk tekanan, termasuk yang berkaitan dengan pilihan politik mereka. Dari keseluruhan kasus ini, kita perlu merenungkan bagaimana kita dapat menjadi bagian dalam menciptakan atmosfer yang lebih baik bagi demokrasi dan bisnis kecil di Indonesia, serta memastikan bahwa hak setiap individu untuk memilih dihormati tanpa adanya diskriminasi.