Ia menyoroti fenomena ketegangan-ketegangan yang sering muncul setiap kali ada momentum politik di Aceh, baik Pileg maupun Pilkada. Berita yang menyebutkan bahwa Sekjen ISAD (Ikatan Sarjana Aceh Diaspora) mengingatkan pentingnya mempertahankan Islam dalam politik Aceh menyoroti isu yang cukup signifikan dalam konteks kultural dan politik di daerah tersebut. Aceh, dengan statusnya sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, memiliki konteks unik yang membedakannya dari provinsi lain di Indonesia. Penekanan pada Islamisasi politik diharapkan bisa menjadi landasan moral dan etika dalam pengambilan keputusan serta pembuatan kebijakan publik. Pentingnya menempatkan nilai-nilai Islam dalam politik Aceh sebenarnya tidak hanya soal mempertahankan identitas, tetapi juga soal bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam konteks modern. Mengingat tantangan globalisasi dan modernisasi yang dihadapi oleh masyarakat Aceh, ada kebutuhan untuk mengintegrasikan gagasan-gagasan Islam dengan praktik politik yang memadai untuk menjawab masalah-masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang. Ini bisa mencakup upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan pendidikan, dan menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Di sisi lain, ada risiko yang perlu diwaspadai mengenai penguatan Islam dalam politik. Salah satu tantangan yang ada adalah bagaimana menjaga pluralisme dan toleransi di tengah masyarakat yang beragam, terutama di Aceh yang juga dihuni oleh beberapa kelompok minoritas. Mengedepankan Islam sebagai basis utama dalam politik bisa berpotensi menimbulkan eksklusi terhadap kelompok-kelompok yang tidak sejalan, sehingga mengakibatkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin dan masyarakat untuk memahami dan mempromosikan nilai-nilai Islam yang inklusif dan toleran. Dalam konteks ini, dialog antar kelompok dan penyusunan kebijakan yang mempertimbangkan aspirasi semua pihak sangatlah penting. Masyarakat Aceh perlu diingatkan bahwa politik tidak hanya tentang mengusung satu ideologi atau keyakinan, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan harmoni dan keadilan sosial bagi seluruh warga. Dengan memperkuat dialog dan kerja sama antarkelompok, Aceh bisa menjadi contoh bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam pembangunan politik yang tidak hanya progresif tetapi juga inklusif. Secara keseluruhan, penekanan pada pentingnya Islam dalam politik Aceh memang perlu, namun harus diimbangi dengan pendekatan yang menghargai keragaman serta nilai-nilai demokratis yang memberi ruang bagi semua warga untuk berpartisipasi. Dalam situasi yang semakin kompleks, penting untuk terus mengeksplorasi dan mendiskusikan cara-cara untuk mencapai keseimbangan antara tuntutan untuk mempertahankan identitas dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, tantangan ke depannya adalah bagaimana menerjemahkan gagasan Islamisasi politik ke dalam tindakan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh. Diskusi yang konstruktif dan melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, dan pemerintah, menjadi langkah penting untuk menentukan arah politik Aceh yang harmonis dan berkelanjutan.