Said Didu tolak mediasi dengan Apdesi yang melaporkannya ke polisi, minta pemerintah tidak rugikan rakyat. Berita mengenai Said Didu yang menolak mediasi dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan meminta pemerintah untuk tidak merugikan rakyat, menarik untuk dianalisis dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pengaruh kebijakan terhadap masyarakat desa. Tindakan Said Didu menunjukkan keberanian untuk menegaskan pendapatnya, terutama dalam suasana politik yang sering kali kompleks dan penuh dengan kepentingan yang bertentangan. Dalam konteks ini, penolakan Said Didu terhadap mediasi mungkin mencerminkan keprihatinan yang lebih dalam mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dapat berdampak pada desa-desa di Indonesia. Masyarakat desa sering kali menjadi pihak yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi lokal. Dengan menyuarakan penolakannya, Said Didu berusaha untuk mengedepankan suara rakyat dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada aspek administratif semata, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan peran Apdesi sebagai wadah aspirasi bagi pemerintah desa. Ketika Said Didu menolak mediasi, ini bisa diartikan sebagai sinyal bahwa dialog yang konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah masih memerlukan perhatian lebih. Mediasi seharusnya menjadi sarana untuk mencari solusi bersama, dan penolakan ini mungkin mengindikasikan adanya ketidakpuasan terhadap hasil dialog sebelumnya atau bahkan proses pengambilan keputusan yang dianggap tidak melibatkan suara pemerintah desa secara efektif. Tindakan ini dapat dilihat sebagai panggilan untuk mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa. Di era di mana banyak kebijakan diambil dengan mengandalkan data dan analisis yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan di lapangan, penting bagi para pemimpin untuk turun langsung dan mendengarkan suara rakyat. Hal ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam jangka panjang, harapan Said Didu agar pemerintah tidak merugikan rakyat dapat menjadi landasan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka, dan mereka harus dilibatkan dalam setiap proses yang mempengaruhi masa depan mereka. Dengan demikian, suara dari figure seperti Said Didu akan semakin penting dan perlu didengar dalam dialog politik yang lebih luas. Secara keseluruhan, berita ini tidak hanya mencerminkan situasi terkini yang melibatkan Said Didu dan Apdesi, tetapi juga menggambarkan dinamika kompleks dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pentingnya mendengarkan aspirasi rakyat untuk mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan. Dialog yang terbuka dan konstruktif antara semua pihak terkait adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut.