Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Ditreskrimsus berhasil mengungkap pembuangan limbah medis tidak sesuai prosedur. Berita mengenai penggrebekan penimbunan limbah medis di Kertak Hanyar oleh Polda Kalsel menunjukkan kekhawatiran yang mendalam mengenai pengelolaan limbah medis di Indonesia. Limbah medis, terutama di tengah pandemi Covid-19, telah meningkat secara signifikan dan memerlukan penanganan yang serius. Penimbunan limbah medis yang tidak sesuai dengan prosedur dapat mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Ini merupakan contoh yang mencolok tentang betapa pentingnya regulasi dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan limbah medis. Dalam berita tersebut, disebutkan bahwa sumber limbah medis berasal dari tiga daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pengelolaan limbah tidak hanya menjadi tanggung jawab satu daerah, tetapi mencakup wilayah yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi regulasi terkait pengelolaan limbah medis. Pengawasan lintas daerah akan sangat penting dalam mencegah terjadinya praktik penimbunan ilegal dan memastikan bahwa limbah tersebut dikelola dengan benar. Di sisi lain, tindakan Polda Kalsel dalam menggrebek lokasi penimbunan limbah medis menunjukkan upaya nyata penegakan hukum. Namun, untuk mencegah kasus serupa di masa yang akan datang, perlu adanya sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ilegal ini. Selain itu, edukasi kepada pelaku usaha dalam bidang kesehatan tentang pentingnya pengelolaan limbah medis yang aman dan sesuai prosedur juga harus dilakukan. Ini dapat menjadi langkah preventif yang efektif untuk menghindari kejadian serupa. Dari sudut pandang lingkungan, penimbunan limbah medis yang tidak tepat dapat merusak ekosistem dan mencemari sumber daya air. Limbah medis sering kali mengandung bahan berbahaya, dan jika tidak dikelola dengan baik, dapat menciptakan risiko kesehatan jangka panjang bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk menanggulangi masalah ini harus menjadi prioritas tidak hanya bagi lembaga penegak hukum, tetapi juga bagi masyarakat yang hidup di sekitar lokasi tersebut. Kesadaran masyarakat mengenai bahaya limbah medis harus ditingkatkan. Masyarakat perlu memahami peran mereka dalam pelaporan tindakan yang mencurigakan terkait pengelolaan limbah. Komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta transparansi dalam proses pengelolaan limbah, bisa menciptakan sistem yang lebih baik dan aman. Dengan kolaborasi ini, diharapkan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Akhirnya, peristiwa ini seharusnya menjadi panggilan bagi semua pihak untuk meningkatkan sistem pengelolaan limbah medis secara menyeluruh. Pemerintah perlu mengevaluasi regulasi yang ada dan memastikan bahwa setiap fasilitas kesehatan memiliki sistem pengelolaan limbah yang memadai. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif, kita bisa memastikan bahwa isu limbah medis dapat dikelola dengan baik dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat serta lingkungan.