Pj Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, mengungkapkan sebanyak 33 persen dari total pendapatan dalam APBD Provinsi Bali berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Berita mengenai pernyataan Mahendra yang mengungkapkan bahwa 33 persen pendapatan Bali berasal dari transfer pusat menunjukkan dinamika ekonomi yang kompleks di provinsi tersebut. Bali, yang terkenal dengan sektor pariwisatanya, ternyata masih sangat bergantung pada dukungan dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, terutama dalam konteks otonomi daerah dan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Ketergantungan terhadap transfer pusat dapat memunculkan beberapa tantangan bagi Bali. Pertama, ini menunjukkan bahwa meskipun Bali memiliki potensi wisata yang luar biasa, ada kebutuhan untuk membangun basis ekonomi yang lebih beragam guna mengurangi ketergantungan pada aliran dana pusat. Jika fokus utama hanya pada pariwisata, sebagai sumber pendapatan, Bali mungkin akan mengalami kesulitan ketika sektor ini terpengaruh oleh berbagai faktor eksternal, seperti krisis global, bencana alam, atau pandemi. Selanjutnya, pernyataan ini juga menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang lebih proaktif dalam pengelolaan aset dan sumber daya lokal. Pengembangan sektor lain, seperti pertanian, industri kreatif, dan teknologi informasi harus didorong untuk menciptakan perekonomian yang lebih seimbang. Ini tidak hanya akan memberi lapangan kerja yang lebih banyak, tetapi juga meningkatkan kemandirian finansial Bali. Di sisi lain, dukungan dari pemerintah pusat sebenarnya dapat dilihat sebagai pendorong pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing Bali. Investasi dalam infrastruktur yang baik akan mempermudah akses ke lokasi wisata, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan mendorong investasi swasta. Namun, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal. Dari sudut pandang sosial, ketergantungan pada transfer pusat ini juga bisa mempengaruhi hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Jika masyarakat merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat yang cukup dari alokasi dana tersebut, munculnya ketidakpuasan bisa berdampak pada stabilitas sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi. Dalam aspek jangka panjang, Bali perlu merumuskan strategi yang jelas untuk mengurangi ketergantungan ini. Langkah-langkah inovatif dalam pemberdayaan ekonomi lokal dan kontribusi komunitas dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan perlu dioptimalkan. Upaya tersebut harus melibatkan pelatihan bagi masyarakat lokal dan pengembangan produk yang berkelanjutan, seperti kerajinan tangan, yang bisa menjadi daya tarik tersendiri selain pariwisata massal. Secara keseluruhan, pernyataan Mahendra tersebut membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana Bali dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Ini adalah kesempatan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik bagi Pulau Dewata.