Inspektorat Kota Sukabumi mengungkap temuan BPK tentang kelebihan pembayaran Rp1,8 miliar dalam proyek pedestrian senilai Rp44 miliar. Berita mengenai "Inspektorat Buka Suara soal Kerugian Negara Rp1,8 M di Proyek Pedestrian" menunjukkan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek publik. Kasus kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar mencerminkan sejumlah masalah yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan negara, serta pelaksanaan proyek yang tidak transparan. Hal ini tentunya sangat merugikan, baik dari segi ekonomi maupun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Pertama-tama, harus diakui bahwa proyek infrastruktur, seperti pembuatan pedestrian, memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, jika terjadi kebocoran dana atau penyimpangan, tidak hanya anggaran yang terbuang, tetapi juga manfaat yang seharusnya diterima oleh publik menjadi terhalang. Kasus ini bisa menambah panjang daftar proyek serupa yang bermasalah, sehingga penting untuk melakukan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat. Kedua, tanggapannya dari Inspektorat pun sangat penting. Keterbukaan mereka dalam mengungkapkan informasi mengenai kerugian negara menunjukkan bahwa proses audit dan evaluasi berjalan sesuai prosedur. Namun, publik juga perlu melihat tindakan lanjutan yang diambil oleh pihak berwenang—apakah ada sanksi bagi pelanggar, atau langkah-langkah pencegahan yang dilakukan untuk menghindari kasus serupa di masa depan. Jika tidak ada tindakan nyata, maka laporan semacam ini dapat dianggap sia-sia dan hanya menjadi berita tanpa dampak yang berarti. Selanjutnya, isu transparansi dan akuntabilitas perlu terus ditekankan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek publik dikelola dan digunakan. Membuka akses informasi kepada publik dapat membantu meningkatkan pengawasan kolektif, karena masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam memastikan uang negara digunakan dengan semestinya. Di sisi lain, setiap pelanggaran yang terungkap, seperti kerugian yang dialami dalam proyek ini, bisa menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan dan manajemen risiko di masa mendatang. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk memperbaiki celah hukum dan prosedur yang ada, serta memfasilitasi pelatihan bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan proyek agar lebih aware terhadap potensi risiko. Akhirnya, kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam proyek-proyek publik harus terus ditanamkan. Ini menjadi tanggung jawab bersama, antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan kasus-kasus kerugian negara dapat diminimalisir dan manfaat proyek dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.