Robby membantah dirinya disebut merekam aksi pesta narkoba  yang dilakukan warga binaan Lapas Tanjung Raja. Berita mengenai pemeriksaan Dirjen Pemasyarakatan terhadap Robby, yang terlibat dalam kasus viral tentang napi yang pesta sabu di lapas, menunjukkan betapa seriusnya masalah narkoba di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Kasus ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh sistem pemasyarakatan, di mana pengawasan terhadap narapidana dan kondisinya tidak selalu dapat diandalkan. Kejadian ini bukan hanya menyoroti lemahnya pengawasan, tetapi juga menempatkan spotlight pada bagaimana pihak berwenang menangani masalah narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Robby yang siap membuktikan kebenaran dari videonya menunjukkan bahwa dia bersedia untuk bertanggung jawab atas informasi yang disebarkan, sekaligus memberikan ruang bagi pihak berwenang untuk melakukan investigasi. Ini merupakan langkah positif yang mengindikasikan bahwa ada upaya untuk transparansi dan akuntabilitas dalam sistem. Namun, perlu diingat bahwa setiap pernyataan dan tindakan harus didasari oleh fakta-fakta yang kuat agar tidak menimbulkan spekulasi yang lebih besar di masyarakat. Selain itu, berita ini juga menekankan perlunya reformasi dalam sistem pemasyarakatan. Situasi yang ada saat ini membuka peluang bagi penyalahgunaan dan peredaran narkoba, yang seharusnya menjadi tempat rehabilitasi bagi para napi. Banyak pihak yang mengharapkan perubahan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini, sehingga tidak ada lagi kejadian serupa di masa depan. Reformasi ini tidak hanya ditujukan untuk pengawasan yang lebih ketat, tetapi juga untuk meningkatkan kondisi hidup dan rehabilitasi narapidana. Tentunya, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai sistem koordinasi antar instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengawasan narapidana. Apakah ada latihan dan pelatihan yang memadai bagi petugas lapas dalam mencegah penyalahgunaan yang terjadi di dalam? Ini menjadi penting untuk memastikan bahwa narapidana tidak hanya menerima hukuman, tetapi juga mendapat kesempatan untuk berubah menjadi individu yang lebih baik setelah menjalani masa hukuman mereka. Keterlibatan media sosial dalam penyebaran informasi tentang kejadian ini patut dicermati. Viral akan penyalahgunaan di lembaga pemasyarakatan menunjukkan kekuatan media sebagai alat kontrol sosial. Namun, di sisi lain, informasi yang tidak terverifikasi atau dimanipulasi dapat membawa dampak negatif, memperkeruh keadaan, dan menjadikan masalah ini semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyikapi informasi dengan bijak dan mendukung penanganan yang tepat dari pihak berwenang. Sementara itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mendukung upaya rehabilitasi bagi narapidana. Dengan memberikan dukungan baik moral maupun material kepada program-program pemasyarakatan yang efektif, akan lebih mudah bagi mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa terjebak pada praktik-praktik ilegal. Situasi ini tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama semuanya. Pada akhirnya, kejadian seperti ini harus diambil sebagai pelajaran berharga dalam pengelolaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Tidak hanya untuk menangkap individu yang terlibat, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua narapidana. Proses tersebut tentu saja tidak mudah dan membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Hanya dengan kerjasama yang baik, masalah-masalah mendasar seputar hukum dan pemasyarakatan dapat diatasi dengan lebih efektif.