Safrizal menekankan agar setiap ASN yang ada di seluruh kabupaten/kota tidak melibatkan diri dalam setiap kegiatan politik pasangan calon kepala Berita tentang peringatan yang diberikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Aceh mengenai 49 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dinilai rawan netralitas adalah langkah yang penting dalam menjaga integritas proses demokrasi, terutama menjelang pemilu. Dalam konteks ini, netralitas aparatur sipil negara (ASN) sangat penting, karena mereka memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil dan transparan. Peringatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk mencegah praktik-praktik politik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. ASN harus dipastikan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, yang dapat menciptakan persepsi bias di mata masyarakat. Dengan menyebutkan lokasi-lokasi tertentu sebagai rawan, pemerintah berusaha untuk lebih proaktif dalam mengambil langkah-langkah pencegahan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan bahwa semua ASN memahami batasan dan etika dalam berpolitik. Proses sosialisasi mengenai aturan ini perlu dilakukan secara intensif, sehingga setiap pegawai negeri memahami konsekuensi dari tindakan yang dapat dianggap tidak netral. Selain itu, pengawasan yang ketat juga harus diterapkan agar sanksi dapat dikenakan terhadap siapa pun yang melanggar ketentuan ini. Pentingnya netralitas ASN tidak hanya berdampak pada kepercayaan publik, tetapi juga pada kualitas demokrasi itu sendiri. Ketika ASN berperan aktif dalam mendukung satu calon atau partai politik, itu dapat mengganggu persaingan yang sehat dan merusak legitimasi pemilu. Oleh karena itu, inisiatif untuk menjaga netralitas ini harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat, media, dan lembaga independen yang dapat melakukan pemantauan. Secara keseluruhan, upaya untuk menjaga netralitas di 49 TPS yang dianggap rawan adalah langkah yang positif. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam proses pemilu. Namun, kesuksesan dari inisiatif ini akan sangat bergantung pada implementasi kebijakan yang konsisten dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan cara ini, kita bisa berharap untuk melihat sebuah proses pemilihan yang fair, jujur, dan berintegritas di Aceh.