Ratusan warga Pasuruan protes di KPU dan Bawaslu, membawa keranda sebagai simbol kematian demokrasi. Apa yang terjadi di pilkada mendatang? Berita mengenai ratusan warga Kota Pasuruan yang mengirimkan keranda ke kantor KPU dan Bawaslu karena mempertanyakan dugaan keberpihakan terhadap pasangan calon (paslon) tunggal merupakan refleksi dari kekhawatiran masyarakat terkait proses demokrasi di daerah mereka. Pengiriman keranda ini bisa diartikan sebagai bentuk protes simbolis yang kuat, menunjukkan bahwa warga merasa hak suara dan pilihan politik mereka diabaikan. Dalam konteks ini, penanganan dan respons terhadap situasi tersebut sangat penting agar tidak memperburuk ketidakpuasan masyarakat. Keberadaan paslon tunggal dalam pemilihan kepala daerah sering kali dianggap sebagai ancaman bagi kualitas demokrasi. Dengan hanya satu pasangan yang maju, warga kehilangan opsi untuk memilih dan mengekspresikan preferensi politik mereka. Hal ini bisa menyebabkan apatisme politik, di mana masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak lagi berharga, dan justru berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial. Jika masyarakat merasa tidak didengar, maka kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu dapat terkikis, dan hal ini bisa mengakibatkan konsekuensi jangka panjang bagi kehidupan politik di daerah. Protes melalui pengiriman keranda menunjukkan adanya soliditas di antara warga yang merasa hiruk-pikuk politik tidak berjalan sesuai harapan mereka. Tindakan ini perlu menjadi perhatian serius bagi KPU dan Bawaslu. Mereka harus mendengarkan aspirasi masyarakat dan berupaya untuk menjelaskan proses yang berlangsung dengan transparan. Itu juga bisa menjadi momen bagi mereka untuk melakukan evaluasi terhadap cara penyelenggaraan pemilu dan mempertimbangkan kembali mekanisme yang ada agar lebih inklusif. Selain itu, penting bagi pemerintah daerah dan calon pemimpin untuk merespons protes ini dengan tanggap. Mereka harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan konstituen, sekaligus memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili. Hal ini juga menjadi tantangan bagi paslon tunggal untuk dapat menunjukkan komitmen mereka kepada masyarakat dengan mengedepankan keterbukaan, dialog, serta menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Kedepannya, pasca protes ini, bisa jadi akan ada inisiatif dari masyarakat atau lembaga lain untuk memperjuangkan reformasi dalam sistem pemilihan kepala daerah. Diskusi tentang revisi undang-undang pemilu atau kebijakan yang mendorong partisipasi politik lebih luas juga dapat muncul sebagai dampak dari protes tersebut. Transformasi positif bisa saja lahir dari situasi yang sulit seperti ini, jika pihak-pihak terkait mau membuka diri terhadap perubahan dan mendengarkan suara masyarakat. Akhirnya, situasi di Kota Pasuruan ini harus menjadi bahan refleksi bagi berbagai pihak terkait dengan bagaimana berdemokrasi di tingkat daerah. Masyarakat memiliki peran penting dalam menyuarakan pendapat mereka dan lembaga penyelenggara pemilu harus berada di garis depan untuk menjaga integritas, keadilan, dan kepercayaan dalam proses pemilihan. Sebab, pada dasarnya, demokrasi itu bukan hanya tentang memilih, tetapi juga tentang menghargai setiap suara dan memberikan tempat bagi keragaman pilihan di dalamnya.