Komisi B DPRD Kutai Timur beberkan hasil evaluasi RPJPD sejak 2005, mulai dari IPM hingga tingkat pengangguran. Berita yang berjudul 'Komisi B DPRD Kutim Beberkan Evaluasi RPJPD sejak 2005, Mulai dari IPM hingga Tingkat Pengangguran' menggambarkan upaya penting yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Kutai Timur (Kutim) dalam mengevaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sejak tahun 2005. Evaluasi ini menjadi sangat relevan, mengingat kondisi sosial dan ekonomi suatu daerah senantiasa berubah dan menuntut strategi pembangunan yang adaptif. Melalui evaluasi ini, DPRD memberikan sarana untuk memastikan bahwa program pembangunan yang diimplementasikan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berkelanjutan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat, yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Peningkatan IPM menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai sektor, namun juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika angka IPM stagnan atau menurun, itu menjadi indikasi bahwa ada masalah dalam kebijakan yang diterapkan atau kurangnya perhatian terhadap sektor-sektor yang krusial. Di samping itu, tingkat pengangguran juga menjadi indikator kunci yang harus dievaluasi secara menyeluruh. Tingginya angka pengangguran dapat mencerminkan kurangnya kesempatan kerja, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakcocokan antara pendidikan dan kebutuhan pasar. Evaluasi terhadap tingkat pengangguran akan membantu pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif, baik dalam menciptakan lapangan kerja maupun dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, berita ini juga menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan membeberkan hasil evaluasi tersebut, DPRD memberikan informasi yang penting kepada masyarakat tentang bagaimana program pembangunan telah mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi di Kutim. Hal ini penting untuk menciptakan partisipasi publik dalam proses pembangunan dan memastikan bahwa pemerintah dapat mendengar masukan dari masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Namun, perlu dicatat bahwa evaluasi semacam ini harus diikuti dengan tindakan konkret. Tanpa tindakan yang jelas untuk mengatasi isu-isu yang ditemukan dalam evaluasi, informasi tersebut hanya akan menjadi dokumen yang tidak berdampak. Dengan demikian, harapan masyarakat agar ada perbaikan nyata di bidang IPM dan pengurangan tingkat pengangguran tidak boleh sekadar menjadi janji, tetapi harus termanifestasi dalam kebijakan yang terarah dan berkelanjutan. Selanjutnya, penting bagi semua pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, untuk bahu-membahu dalam mendukung program-program yang direncanakan. Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara berbagai sektor, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Hanya dengan kolaborasi yang baik, tantangan yang ada dapat diatasi dengan lebih efektif. Secara keseluruhan, berita ini mencerminkan upaya konstruktif yang harus terus didorong dan dikembangkan. Komisi B DPRD Kutim menunjukkan inisiatif dalam evaluasi yang dapat membawa daerah ke arah yang lebih baik jika diikuti dengan pemetaan strategis dan pelaksanaan program yang tepat. Dengan demikian, harapan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan kerja bagi masyarakat Kutim semakin nyata.