RPJPD tersebut berfokus menjadikan Kutai Timur sebagai pusat hilirisasi sumber daya alam yang maju, Inklusif dan berkelanjutan Berita mengenai visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2045 yang disampaikan oleh Komisi B DPRD Kutim merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dalam konteks hilirisasi, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga berusaha untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara lebih optimal. Ini adalah strategi yang tepat untuk menciptakan nilai tambah dan memperkuat perekonomian lokal. Selain itu, agenda pemerataan infrastruktur juga sangat krusial dalam pembangunan daerah. Infrastruktur yang memadai menjadi fondasi bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan meningkatnya aksesibilitas melalui pembangunan infrastruktur, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antarsub daerah di Kutim. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya berfokus pada sektor ekonomi semata, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi visi ini tidaklah mudah. Diperlukan kolaborasi yang solid antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat, serta sektor swasta. Tanpa kerjasama yang baik, tujuan untuk mencapai hilirisasi dan pemerataan infrastruktur bisa terhambat. Oleh karena itu, penting bagi DPRD Kutim untuk terus melakukan sosialisasi dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program tersebut. Selanjutnya, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika masyarakat merasa terlibat dan percaya pada proses pembangunan, dukungan terhadap berbagai kebijakan dan program yang diimplementasikan akan lebih kuat. Visi RPJPD 2045 juga seharusnya disusun dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Salah satu tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah perubahan iklim dan dampaknya terhadap sumber daya alam. Pengembangan infrastruktur dan hilirisasi harus dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan agar keberlanjutan ekosistem tetap terjaga. Ini akan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak mengorbankan generasi mendatang. Dengan demikian, langkah yang diambil oleh Komisi B DPRD Kutim dalam menyusun visi RPJPD 2045 sangat patut diapresiasi. Dengan fokus pada hilirisasi dan pemerataan infrastruktur, diharapkan Kutim bisa menjadi contoh daerah yang mampu mengelola sumber daya alamnya dengan bijak sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Keterlibatan semua pihak, transparansi, dan keberlanjutan akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan visi ini.