Arnita Mamonto alias Aning mendapat hak terdakwa setelah divonis hukuman mati di PN Kotamobagu atas kasus pembunuhan berencana di Boltim. Berita mengenai Aning yang mendapat hak sebagai terdakwa untuk menolak vonis hukuman mati tentu menciptakan berbagai reaksi di masyarakat. Dalam konteks hukum, setiap individu berhak untuk mengajukan banding atau menolak keputusan pengadilan yang dianggap tidak adil. Hak ini merupakan bagian dari prinsip keadilan yang mendasari sistem hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, situasi ini menjadi lebih kompleks ketika mempertimbangkan dampak emosional terhadap keluarga korban. Bagi keluarga korban, keputusan vonis hukuman mati terhadap Aning mungkin dianggap sebagai langkah keadilan. Mereka mungkin merasa bahwa vonis tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap Nyawa yang hilang dan sebagai tanda bahwa tindakan kriminal tidak akan dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, ketika Aning menolak vonis tersebut, reaksi histeris dari keluarga korban dapat dipahami sebagai ungkapan rasa sakit dan kehilangan yang mendalam. Mereka mungkin merasa bahwa proses keadilan sedang dipermainkan, dan harapan mereka untuk melihat pelaku mendapat hukuman yang setimpal terancam. Di sisi lain, penolakan vonis sekaligus menjadi pengingat tentang sifat kompleks dari sistem peradilan. Hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil. Ini menimbulkan pertanyaan etis yang lebih dalam: sampai sejauh mana hukuman mati dapat dibenarkan dalam konteks keadilan sosial? Dalam banyak kasus, hukuman mati menjadi perdebatan yang kontroversial—apakah itu efektif dalam mencegah kejahatan, atau justru memperburuk kondisi? Penting juga untuk mendengarkan suara masyarakat dalam kasus-kasus seperti ini. Tanggapan masyarakat terhadap keputusan hakim dan seruan untuk keadilan sering kali berkaitan langsung dengan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Jika masyarakat merasa bahwa proses hukum tidak memberikan hasil yang memuaskan, ini dapat memicu ketidakpuasan dan bahkan potensi kerusuhan sosial. Selain itu, media juga memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Cara pemberitaan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan menimbulkan emosi tertentu, baik itu dukungan terhadap keluarga korban atau simpati terhadap terdakwa. Secara keseluruhan, berita ini mencerminkan gambaran yang lebih besar tentang tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, sementara di sisi lain, ada kebutuhan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi yang dituduh. Ini adalah dilema yang sulit dan memerlukan pendekatan yang bijaksana serta empati dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam situasi yang penuh emosi ini, dialog konstruktif menjadi semakin penting untuk menemukan solusi yang adil dan manusiawi.