Ia belum mengetahui kapan visum akan dilakukan, karena yang akan memfasilitasi adalah UPTD PPA. Berita mengenai 'Setelah Visum Siswi MA Korban Pelecehan Seksual, WCC Jombang Berharap Kepsek Segera Ditangkap' membawa perhatian dan keprihatinan yang mendalam terhadap kasus pelecehan seksual, yang sayangnya masih sering terjadi di lingkungan pendidikan. Kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya isu kekerasan seksual, terutama di institusi yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para siswa. Kejadian ini juga mengangkat berbagai pertanyaan mengenai perlindungan hukum dan kebijakan yang ada untuk melindungi anak-anak dari pelaku yang mungkin memiliki kekuasaan atau otoritas lebih. WCC Jombang sebagai lembaga yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, sudah sepatutnya menuntut tindakan tegas dari pihak berwenang. Harapan mereka agar kepala sekolah segera ditangkap menunjukkan urgensi untuk memberikan rasa aman kepada korban dan masyarakat luas. Langkah ini tidak hanya berkaitan dengan keadilan bagi korban, tetapi juga berkaitan dengan pesan yang ingin disampaikan bahwa pelecehan seksual tidak akan ditoleransi, apalagi jika pelakunya adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan dan pendidikan anak-anak. Pentingnya visum dalam kasus seperti ini menjadi sorotan. Proses visum adalah langkah krusial untuk memperkuat bukti hukum, namun sering kali diikuti oleh berbagai tantangan, baik dari segi emosional bagi korban maupun prosedur legal yang harus dilalui. Ini menegaskan perlunya dukungan psikologis yang tepat bagi korban agar mereka bisa menjalani proses hukum dengan lebih baik. Selain itu, pendidikan tentang hak-hak seksual dan pemahaman tentang pelecehan seksual seharusnya menjadi bagian dari kurikulum sekolah, sehingga siswa dan siswi dapat lebih mengenali dan melindungi diri mereka sendiri. Kejadian seperti ini juga menunjukkan pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang peduli dan waspada. Masyarakat harus diberdayakan untuk berani melapor dan memberikan dukungan kepada korban, sementara sekolah perlu memiliki sistem pelaporan yang aman dan transparan, agar siswa merasa nyaman untuk melaporkan setiap bentuk pelecehan yang mungkin mereka hadapi. Akhirnya, kasus ini seharusnya menjadi panggilan bagi semua pihak, termasuk pemerintah, untuk mempertegas kebijakan perlindungan anak dan perempuan. Penegakan hukum yang tegas serta edukasi publik mengenai kekerasan seksual harus menjadi prioritas, sehingga generasi mendatang dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, bebas dari segala bentuk kekerasan. Kita semua memiliki tanggung jawab dalam menciptakan perubahan ini, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.