APD kota Batu menyebut aada beberapa temuan dugaan yang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran kode etik oleh KPU Kota Batu Berita mengenai 'Aliansi Peduli Demokrasi Desak Dugaan Ketidaknetralan KPU Kota Batu, Begini Tanggapan KPU Batu' mencerminkan dinamika penting dalam proses demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan umum. Ketidaknetralan lembaga penyelenggara pemilihan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), adalah isu krusial yang seringkali mengundang perhatian berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, partai politik, dan pemangku kepentingan lainnya. Pertama, penting untuk memahami bahwa KPU berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan. Ketidaknetralan KPU dapat mengarah pada kebangkitan skeptisisme publik terhadap integritas proses pemilu. Oleh karena itu, desakan dari Aliansi Peduli Demokrasi menunjukkan partisipasi masyarakat yang aktif dalam mengawasi dan mempertanyakan kinerja lembaga negara, yang merupakan salah satu pilar dalam demokrasi. Di sisi lain, tanggapan KPU Kota Batu terhadap tuduhan ketidaknetralan tersebut perlu diperhatikan secara serius. KPU perlu memberikan klarifikasi yang transparan dan akuntabel, serta menyediakan bukti-bukti yang menunjukkan netralitas dan independensinya dalam menjalankan tugas. Komunikasi yang baik antara KPU dan masyarakat sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, terutama dalam konteks pemilu yang akan datang. Selanjutnya, budaya politik di daerah juga sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Jika di daerah tertentu terdapat sejarah ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilu sebelumnya, maka desakan seperti yang dilakukan Aliansi Peduli Demokrasi dapat dipahami sebagai respons terhadap situasi tersebut. Oleh karena itu, KPU harus terus berupaya untuk membangun reputasi yang baik melalui tindakan-tindakan yang jelas dan terbuka, serta melibatkan masyarakat dalam sosialisasi mengenai proses pemilu. Akibat dari dugaan ketidaknetralan ini juga bisa meluas pada dampak sosial yang signifikan. Masyarakat mungkin menjadi apatis terhadap proses pemilu jika merasa bahwa KPU tidak mampu menjaga netralitasnya. Hal ini dapat mengakibatkan partisipasi pemilih yang rendah, yang pada akhirnya berdampak pada legitimasi hasil pemilu itu sendiri. Dengan demikian, menjaga netralitas Dan transparansi bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi juga merupakan harapan seluruh komponen masyarakat. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan bagaimana pentingnya pengawasan sosial terhadap lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Desakan yang disampaikan oleh Aliansi Peduli Demokrasi harus dipandang sebagai upaya kolektif untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. KPU dalam hal ini perlu menangkap aspirasi masyarakat dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan yang diperlukan, sehingga pemilu di masa mendatang dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih dipercaya oleh publik.