Wapres Gibran minta Mendikdasmen hapus jalur zonasi dalam PPDB. Ia menekankan pentingnya pendidikan digital untuk generasi emas Indonesia 2045. Berita mengenai Wapres Gibran yang meminta agar sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dihapus menarik untuk dianalisis mengingat dampaknya terhadap pendidikan di Indonesia. Sistem zonasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan pemerataan akses pendidikan, namun tetap memiliki tantangan dan kritik yang perlu dipertimbangkan. Kritik terhadap sistem zonasi ini umumnya berfokus pada ketidakpuasan orang tua dan siswa yang merasa bahwa kebijakan tersebut membatasi kebebasan mereka dalam memilih sekolah. Banyak orang tua yang menginginkan agar anak-anak mereka dapat mengakses sekolah-sekolah dengan reputasi yang lebih baik, dan sistem zonasi sering kali dinilai tidak adil karena tidak mempertimbangkan kualitas pendidikan di lingkungan yang lebih luas. Dengan menghapus sistem ini, ada harapan bahwa pendidikan yang lebih berkualitas dapat diakses oleh semua orang, tanpa dibatasi oleh lokasi geografis. Di sisi lain, menghapus sistem zonasi dapat memunculkan masalah baru, terutama enuntuk sekolah-sekolah dalam lokasi yang kurang diminati. Tanpa adanya sistem zonasi, bisa jadi sekolah-sekolah tersebut mengalami penurunan jumlah siswa, yang berdampak pada pendanaan dan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan. Selain itu, hal ini bisa memperburuk kesenjangan pendidikan antara sekolah-sekolah di daerah urban dan rural, di mana sekolah-sekolah di daerah perkotaan mungkin lebih diminati karena reputasi dan fasilitas yang lebih baik. Gibran juga mungkin melihat bahwa sistem zonasi dapat menciptakan birokrasi yang rumit dan menyebabkan kebingungan di kalangan orang tua dan siswa. Oleh karena itu, langkahnya untuk menghapus sistem ini bisa dipandang sebagai upaya untuk menyederhanakan proses PPDB sehingga lebih transparan dan mudah dipahami. Namun, pemerintah perlu menyediakan alternatif yang baik agar keadilan dalam pendidikan tetap terjaga. Sebagai solusi, sikap terbuka untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk orang tua siswa, pendidik, dan pemerintah daerah, sangat penting. Dialog yang konstruktif dapat membantu menemukan model penerimaan siswa yang lebih baik dan lebih inklusif. Dalam hal ini, pendekatan berbasis data yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kebutuhan lokal juga perlu diutamakan. Secara keseluruhan, penghapusan sistem zonasi dalam PPDB oleh Wapres Gibran menjadi topik yang relevan dan memerlukan perhatian serius. Dengan berbagai keuntungan dan kerugian yang timbul, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya adil, tetapi juga berkelanjutan untuk masa depan pendidikan di Indonesia. Ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi kembali pendekatan yang selama ini digunakan dan mencari inovasi yang mampu menjawab tantangan pendidikan saat ini.