pengaduan di Bawaslu Gresik terkait dugaan pelanggaran keterlibatan ASN, perangkat desa, kepala desa dan TNI-Polri akan direkap. Berita mengenai upaya Bawaslu Gresik untuk mengumpulkan stakeholder menjelang masa tenang pemilu adalah langkah yang sangat positif dan perlu diapresiasi. Dalam konteks pemilu, masa tenang merupakan fase krusial di mana semua pihak diharapkan dapat menahan diri dari berbagai aktivitas yang dapat memicu ketegangan. Mengingat betapa kompleks dan beragamnya dinamika masyarakat Indonesia, inisiatif ini menunjukkan keseriusan Bawaslu dalam menciptakan situasi yang kondusif menjelang hari pemungutan suara. Pertama, pengumpulan stakeholder mencerminkan sikap proaktif dalam mencegah potensi konflik dan kecurangan. Dalam setiap pemilu, terdapat banyak isu yang sering menjadi sumber perselisihan, mulai dari klaim pelanggaran hingga perbedaan ideologi. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan pemilih, Bawaslu dapat mendorong dialog yang konstruktif. Ini bukan hanya tentang mengekang potensi konflik, tetapi juga menciptakan saluran komunikasi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul. Selanjutnya, inisiatif Bawaslu ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam proses demokrasi. Stakeholder memiliki peran yang berbeda namun saling mendukung untuk menciptakan pemilu yang adil dan demokratis. Dengan mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam dialog, Bawaslu dapat menciptakan kesepahaman yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan. Hal ini memungkinkan terbentuknya budaya menghormati perbedaan pendapat dan memperkuat rasa kebersamaan di antara warga masyarakat. Selain itu, menjelang masa tenang, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga sangat penting. Bawaslu dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta memahami mekanisme pemilu yang benar. Kesadaran politik yang tinggi dalam masyarakat akan mengurangi risiko terjadinya misinformasi yang dapat memicu ketegangan, serta memperkokoh legitimasi proses pemilu itu sendiri. Namun, untuk mencapai tujuan ini, Bawaslu dan semua stakeholder harus siap bekerja sama secara konsisten. Pengawasan yang ketat tetap harus diutamakan bukan hanya pada saat pemungutan suara, tetapi juga selama masa tenang. Hal ini akan memastikan bahwa segala pelanggaran, sekecil apapun, dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Dengan pendekatan yang inklusif dan transparan, diharapkan pemilu di Gresik dapat berjalan dengan aman dan damai. Dalam kesimpulannya, langkah Bawaslu Gresik dalam mengumpulkan stakeholder menjelang masa tenang adalah langkah yang sangat perlu dan strategis. Ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan iklim politik yang aman dan damai, serta bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Dalam konteks ini, kolaborasi dan dialog antar stakeholder menjadi kunci utama untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu, serta menciptakan masyarakat yang lebih teredukasi dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.