Pengukuhan dipimpin langsung oleh Bupati Kutai Barat (Kubar) FX Yapan di auditorium ATJ, Kompleks perkantoran Pemkab Kubar, Kamis (21/11/2024) Berita tentang Bupati Kutai Barat, FX Yapan, yang mengukuhkan perpanjangan masa jabatan 185 kepala desa (kades) menjadi 8 tahun menciptakan berbagai tanggapan di masyarakat. Langkah ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik positif maupun negatif, dan mempengaruhi dinamika pemerintahan di tingkat desa. Di satu sisi, perpanjangan masa jabatan kades ini dapat dianggap sebagai langkah yang memberikan stabilitas bagi pemerintahan desa. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kades memiliki lebih banyak waktu untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat mendorong inisiatif jangka panjang dan pencapaian visi desa yang lebih matang. Dalam konteks ini, keperluan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, atau mendukung pertanian lokal bisa lebih terukur dan terarah. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai potensi resiko yang muncul dari perpanjangan masa jabatan tersebut. Salah satunya adalah adanya kemungkinan terjadinya stagnasi dalam inovasi dan dinamika pemerintahan desa. Masa jabatan yang terlalu panjang dapat membuat kades merasa terlalu nyaman dan mengurangi motivasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Di banyak kasus, adanya kekuasaan yang berlebihan dapat menimbulkan masalah seperti penyalahgunaan wewenang dan kurangnya akuntabilitas terhadap masyarakat. Lebih jauh lagi, langkah ini juga bisa menjadi sorotan dalam konteks partisipasi masyarakat dalam pemilihan pejabat desa. Perpanjangan masa jabatan yang tidak melalui pemilihan umum bisa mengurangi esensi demokrasi di tingkat desa, di mana masyarakat seharusnya memiliki hak untuk memilih dan mengganti pemimpin mereka. Tanpa adanya regenerasi, terdapat risiko bahwa suara masyarakat yang ingin perubahan dan inovasi tidak terdengar. Pengukuhan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan proses pengambilan keputusan pemerintah daerah. Apakah ada proses konsultasi dengan masyarakat, atau keputusan ini hanya diambil secara sepihak oleh pejabat tertentu? Dalam pemerintahan yang baik, penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada hidup mereka. Sebagai kesimpulan, sementara perpanjangan masa jabatan 185 kades bisa jadi membawa manfaat dalam hal stabilitas dan keterlanganan program pembangunan, penting untuk tetap menjaga keseimbangan antara kepemimpinan yang efektif dan partisipasi masyarakat. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor kunci untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Hal ini menjadi tantangan bagi Bupati dan jajarannya untuk terus memantau kinerja para kades dan memastikan bahwa mereka tetap mendengar serta melibatkan masyarakat dalam setiap langkah yang diambil.