Padahal, deadline harus dilakukannya pengesahan RAPBK 2025 Langsa tanggal 30 November 2024, atau sekitar seminggu lagi. Berita mengenai rapat tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Langsa untuk tahun 2025 yang menghadapi tenggat waktu seminggu lagi dan belum dibahas oleh dewan menggambarkan situasi yang cukup kritis bagi pengelolaan keuangan daerah. Keterlambatan dalam proses pembahasan anggaran ini dapat berdampak langsung pada perencanaan pembangunan dan operasional pemerintahan, yang sangat bergantung pada alokasi dana yang tepat waktu dan efektif. Belum lagi, jika hal ini berimbas pada penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 25 persen, konsekuensinya akan lebih luas. DAU merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah dan sangat dibutuhkan untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan. Penundaan DAU dapat mengganggu berbagai sektor layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini dapat berpotensi menurunkan kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat serta memperburuk kondisi perekonomian daerah. Dalam jangka panjang, jika masalah ini tidak segera ditangani, bisa saja menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan meningkatkan kesulitan bagi pemerintah daerah dalam rangka memenuhi janji-janji pembangunan. Dewan perwakilan yang belum membahas RAPBK juga menunjukkan adanya masalah dalam sistem kerja dan komunikasi antar lembaga. Proses penganggaran seharusnya dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, agar setiap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat tercermin dalam RAPBK. Keterlambatan dalam proses ini bisa mencerminkan kurangnya koordinasi, motivasi, atau mungkin juga adanya masalah politik yang lebih dalam di dalam dewan itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, dewan perwakilan, maupun masyarakat, untuk duduk bersama dan mempercepat proses penganggaran. Komunikasi yang efektif dan kesepahaman bersama mengenai kebutuhan daerah harus menjadi prioritas utama. Mungkin perlu juga adanya pertemuan darurat untuk membahas solusi konkret agar RAPBK bisa segera dibahas dan disetujui tanpa mengorbankan kepentingan publik. Sementara itu, masyarakat juga perlu aktif dalam mengawasi proses ini. Partisipasi publik dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran adalah kunci untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan keterlambatan dalam pembahasan RAPBK ini bisa diminimalkan di masa mendatang sehingga pengelolaan anggaran dapat dilakukan lebih baik dan tepat waktu. Secara keseluruhan, berita ini mengingatkan kita akan pentingnya manajemen keuangan yang baik dan efektif dalam pemerintahan daerah. Keterlambatan dalam proses seperti ini bukan hanya masalah teknis, tetapi berkaitan erat dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita semua memiliki tanggung jawab untuk mendukung proses ini agar tetap berjalan lancar demi kemajuan bersama.