Lanjutnya kajian oleh Pemerintah Pusat ini nantinya tentu dengan melibatkan dewan pengupahan, lembaga kerjasama tripartit, dan kementerian Tanggapan terhadap berita yang berjudul 'Kabupaten Landak Belum Rapat Penentuan UMK Tahun 2025, Ini Penjelasan Dinas Terkait' mencerminkan pentingnya dialog dan koordinasi antara berbagai pihak dalam penetapan Upah Minimun Kabupaten (UMK). Penentuan UMK merupakan langkah krusial yang memengaruhi kesejahteraan pekerja, iklim usaha, dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertama, keterlambatan dalam rapat penentuan UMK dapat menimbulkan berbagai dampak, baik bagi pekerja maupun pengusaha. Bagi pekerja, UMK yang ditetapkan akan menentukan daya beli mereka, sehingga keterlambatan ini berpotensi membuat mereka mengalami kesulitan ekonomi lebih lama. Di sisi lain, pengusaha juga memerlukan kepastian mengenai biaya tenaga kerja untuk merencanakan strategi bisnis dan operasional mereka. Dengan tidak adanya kepastian mengenai UMK, bisa berujung pada ketidakstabilan dalam dunia usaha, termasuk potensi pengurangan lapangan kerja. Kedua, penjelasan dari Dinas terkait merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Melalui penjelasan tersebut, masyarakat dan pemangku kepentingan akan mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai alasan di balik keterlambatan tersebut. Apakah ada faktor administratif, sosial, atau bahkan ekonomi yang menyebabkan penundaan? Transparansi dalam proses ini sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Selain itu, kebutuhan untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam rapat penentuan UMK juga tidak kalah penting. Perwakilan dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah harus duduk bersama untuk membahas kebutuhan dan harapan masing-masing. Diskusi yang inklusif dapat menghasilkan keputusan yang lebih adil dan seimbang, yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak. Selanjutnya, jika penetapan UMK ditunda lebih lama lagi, akan ada implikasi jangka panjang yang perlu dipertimbangkan. Ini bukan hanya berdampak pada 2025, tetapi juga dapat memengaruhi keputusan investasi di Kabupaten Landak. Investor umumnya akan menjadikan stabilitas biaya tenaga kerja sebagai salah satu pertimbangan dalam berinvestasi, dan ketidakpastian mengenai UMK dapat memengaruhi keputusan mereka untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Terakhir, perlu adanya upaya dari Dinas terkait dan pemerintah daerah untuk segera mengagendakan rapat penentuan UMK. Dengan melibatkan semua pihak terkait dan menjadwalkan diskusi secara proaktif, hal ini bukan hanya akan mempercepat proses penetapan UMK, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan. Penciptaan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat harus menjadi prioritas bersama demi kemajuan daerah.