Cabup Pilkada Banyuwangi 2024, Ipuk Fiestiandani, mengaprsaiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan kredit macet bagi pelaku Berita mengenai langkah Presiden Prabowo untuk menghapus kredit macet UMKM dan dukungan Ipuk Fiestiandani terhadap inisiatif tersebut memberikan harapan baru bagi sektor usaha kecil dan menengah di Indonesia. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian negara, menyumbang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap banyak tenaga kerja. Dengan menghapus kredit macet, diharapkan dapat memberi kesempatan baru bagi banyak pelaku UMKM untuk beroperasi kembali dan mengembangkan usaha mereka. Salah satu dampak positif yang bisa timbul dari kebijakan ini adalah peningkatan likuiditas di kalangan UMKM. Banyak pelaku usaha kecil yang terjebak dalam utang karena kredit yang macet, dan hal ini sering kali menghambat pertumbuhan usaha mereka. Dengan menghapuskan beban kredit tersebut, mereka dapat memfokuskan kembali energi dan sumber daya untuk pengembangan bisnis tanpa harus terbebani oleh utang yang tidak dapat dilunasi. Ini merupakan langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan diri para pelaku UMKM. Kebijakan ini juga menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap sektor UMKM, yang selama ini sering kali terabaikan dalam berbagai program pemulihan ekonomi. Dukungan seperti ini bisa menjadi sinyal positif bagi investor dan lembaga keuangan untuk lebih aktif memberikan modal kepada UMKM. Penghapusan kredit macet bisa menjadi momentum untuk merombak sistem perbankan dalam memberikan akses finansial yang lebih baik kepada usaha kecil, dengan mempertimbangkan kemampuan pembayaran mereka. Di sisi lain, penting juga untuk mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya setelah penghapusan kredit macet ini. Pemerintah perlu menjalankan program pendampingan, pelatihan, dan akses ke modal yang lebih mudah bagi UMKM agar mereka tidak hanya bangkit dari keterpurukan tetapi juga bisa naik kelas. Program ini harus diintegrasikan dengan pengembangan kapasitas bisnis, pemasaran, dan teknologi agar UMKM dapat beradaptasi dengan perubahan pasar yang semakin cepat. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan seperti ini diharapkan dapat membangun ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan untuk pertumbuhan UMKM di Indonesia. Tentu saja, transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan juga sangat diperlukan agar masyarakat dapat merasa diuntungkan dan percaya terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah. Jika dilakukan dengan tepat, tidak hanya UMKM yang akan diuntungkan, tetapi perekonomian secara keseluruhan juga bisa mendapatkan dampak positif. Secara keseluruhan, penghapusan kredit macet UMKM oleh Presiden Prabowo bisa diartikan sebagai langkah yang proaktif dalam mendukung sektor yang vital bagi perekonomian nasional. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Ipuk Fiestiandani dan institusi terkait, kita dapat berharap akan terwujud suatu ekosistem yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam berbisnis dan mendorong inovasi di sektor yang sangat strategis ini.