Pemanggilan susulan ini karena Wahyu tidak hadir dalam panggilan pertama untuk proses klarifikasi lalu. Berita mengenai Bawaslu Tulungagung yang mengirim panggilan kedua kepada Kepala Desa Tanggulturus atas dugaan pelanggaran netralitas adalah isu yang sangat relevan dalam konteks demokrasi dan pemerintahan lokal di Indonesia. Netralitas pejabat publik, khususnya kepala desa, adalah hal yang sangat krusial, terutama menjelang pemilu atau pemilihan umum. Pejabat publik harus mampu menjaga posisi mereka agar tidak terlibat dalam politik praktis, sehingga dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan adil bagi seluruh masyarakat. Pelanggaran netralitas oleh kepala desa dapat menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilu. Jika seorang kepala desa mendukung salah satu calon atau partai politik, hal ini dapat mempengaruhi keputusan masyarakat di desa tersebut. Masyarakat bisa merasa tertekan atau bahkan terintimidasi untuk memilih sesuai dengan arahan kepala desa, yang seharusnya berperan sebagai pemimpin yang menjaga kedamaian dan keadilan di komunitas mereka. Oleh karena itu, tindakan Bawaslu dalam melakukan panggilan kepada kepala desa ini adalah langkah yang tepat dalam tujuan menjaga integritas pemilihan umum. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya kesadaran dan pendidikan politik di kalangan pejabat desa dan masyarakat. Pemahaman tentang netralitas dan dampaknya terhadap proses demokrasi perlu ditingkatkan, sehingga semua pihak dapat berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu. Pemerintah dan lembaga terkait seharusnya memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada kepala desa tentang peran mereka sebagai pemimpin yang netral. Tanggapan masyarakat terhadap pelanggaran seperti ini sangat penting. Masyarakat harus memiliki keberanian untuk melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan dan menuntut keadilan. Kasus ini bisa menjadi momentum bagi warga untuk lebih aktif dalam mengawasi proses pemilihan umum. Kesadaran kolektif untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil merupakan langkah awal menuju masyarakat yang demokratis. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada tantangan yang harus dihadapi. Seringkali, ada kekhawatiran akan adanya tekanan atau pembalasan dari pihak yang berkuasa terhadap mereka yang melaporkan pelanggaran. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pelapor harus menjadi fokus perhatian bagi Bawaslu dan lembaga terkait lainnya. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi warganya untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Secara keseluruhan, kasus Bawaslu Tulungagung ini menyerukan perhatian terhadap pentingnya netralitas dalam pemerintahan lokal dan bagaimana pelanggaran dapat mempengaruhi integritas pemilu. Tindakan tegas dari Bawaslu merupakan sinyal positif bahwa pelanggaran ini tidak akan dibiarkan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.