Sudiono Fauzan, anggota Banggar menilai timgar ini tidak memiliki sign of crisis dalam menyusun konstruksi APBD. Berita tentang belanja pegawai yang mencapai 43 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2025 di Pasuruan menunjukkan tantangan signifikan dalam pengelolaan anggaran daerah. Angka yang tinggi ini mencerminkan beban keuangan yang besar pada pemerintah daerah, yang seharusnya seimbang dengan pengembangan program-program yang mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ketergantungan yang berlebihan pada belanja pegawai dapat menghambat kemampuan daerah untuk berinvestasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor krusial lainnya. Lebih lanjut, situasi deadlock dalam pembahasan R-APBD 2025 mencerminkan kurangnya konsensus di antara para pemangku kepentingan dalam mengelola anggaran. Ketidakpastian ini dapat berdampak negatif pada berbagai program dan layanan publik, serta menciptakan ketidakstabilan dalam pemerintahan daerah. Solusi jangka panjang perlu dicari agar anggaran dapat disusun lebih tepat guna, termasuk dengan mereview kembali struktur pegawai dan kinerja mereka. Penting juga untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam proses penyusunan anggaran. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, masyarakat dapat memberikan masukan yang berguna dan mendukung prioritas yang lebih baik dalam pengeluaran. Ini juga dapat memperkuat legitimasi pemerintah daerah di mata publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil. Selain itu, pemerintah daerah perlu menjajaki kemungkinan inovasi dalam pengelolaan anggaran, seperti pemanfaatan teknologi dan peningkatan efisiensi administrasi. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, termasuk tenaga kerja, diharapkan bisa menciptakan proses yang lebih efisien dan mengurangi bagian belanja pegawai. Kesimpulannya, situasi anggaran seperti ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Analisis mendalam, partisipasi publik yang aktif, dan manajemen yang inovatif akan sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat Pasuruan. Jika tidak, risiko stagnasi dalam pembangunan daerah dan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat akan semakin mengancam stabilitas pemerintahan di masa mendatang.