Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto menggelar Cangkrukan Pilkada Damai bersama para wartawan, influencer dan netizen. Berita dengan judul 'Cangkrukan Pilkada Damai, Kapolres Mojokerto Bahas Netralitas-Politik Uang' menunjukkan perhatian serius terhadap integritas pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diadakan di Indonesia. Dalam konteks demokrasi, netralitas aparat penegak hukum seperti Polri sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari intervensi eksternal atau praktik korupsi. Diskusi mengenai isu ini, khususnya di tengah situasi politik yang seringkali dipenuhi dengan praktik politik uang, menjadi sangat relevan. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa netralitas dalam konteks ini berarti bahwa aparat kepolisian tidak terlibat dalam politik praktis, serta menjaga jarak dari semua calon yang bertarung dalam pemilihan. Upaya untuk menciptakan kondisi yang aman dan damai selama Pilkada sangat krusial, terutama di daerah-daerah dengan potensi konflik politik. Diskusi yang dilakukan oleh Kapolres Mojokerto menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab mereka dalam menciptakan situasi yang kondusif, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan suaranya tanpa adanya tekanan atau intimidasi. Selain itu, pembahasan mengenai politik uang juga menjadi sorotan penting. Politik uang merusak integritas pemilu dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Hal ini bisa menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik, di mana calon yang memiliki lebih banyak sumber daya finansial dapat lebih mendominasi dan menguasai suara pemilih. Adalah menjadi tugas bersama, baik dari pihak keamanan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat, untuk menegakkan aturan yang melarang praktik ini dan mendidik pemilih tentang pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi calon, bukan berdasarkan iming-iming materi. Di sisi lain, cangkrukan atau forum diskusi seperti yang dilakukan oleh Kapolres juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu. Melalui dialog terbuka, masyarakat dapat diajak untuk lebih memahami peran mereka dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Kesadaran ini tidak hanya meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melaporkan praktik-praktik kecurangan yang mungkin terjadi. Akhirnya, kolaborasi antara kepolisian, penyelenggara pemilu, serta masyarakat sipil sangat penting dalam menciptakan Pilkada yang tidak hanya damai tetapi juga berkualitas. Dengan adanya dukungan dan pengawasan dari berbagai pihak, diharapkan Pilkada dapat berjalan dengan semestinya dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh rakyat. Berita ini mencerminkan upaya yang patut diapresiasi dalam menjaga dan merawat demokrasi di Indonesia, dan semoga menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam menghadapi tantangan serupa.