Rekam jejak dan jawaban-jawaban pimpinan KPK terpilih saat ”fit and proper test”  di DPR dinilai mengkhawatirkan. Jangan sampai bawa dampak buruk. Berita mengenai kekhawatiran Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencerminkan dinamika yang terus berlangsung dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. ICW sebagai lembaga yang peduli terhadap transparansi dan akuntabilitas publik, memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa KPK dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan independen. Ketidakpastian tentang kepemimpinan baru KPK menyiratkan adanya harapan dan ketakutan yang bersamaan di tengah masyarakat. Salah satu kekhawatiran utama ICW adalah bahwa pimpinan KPK yang baru mungkin akan membawa kebijakan yang lebih lemah dalam menghadapi kasus-kasus korupsi. Hal ini dapat terjadi jika pimpinan baru memiliki afiliasi politik yang kuat atau kepentingan pribadi yang dapat menghalangi komitmen untuk memberantas korupsi. Mengingat pentingnya KPK sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses hukum, setiap perubahan dalam kepemimpinan harus diwaspadai dengan seksama. Selain itu, transisi kepemimpinan seringkali diiringi dengan perubahan prioritas dan pendekatan dalam menangani kasus-kasus korupsi. ICW khawatir bahwa pimpinan baru mungkin akan lebih mementingkan riwayat perpolitikan daripada penguatan hukum. Dalam konteks ini, penting bagi lembaga pengawas seperti ICW untuk tetap vokal dan melakukan pemantauan yang ketat agar KPK tetap berjalan pada jalur yang benar. Kekhawatiran ICW ini juga menggambarkan pentingnya partisipasi masyarakat sipil dalam proses pemerintahan. Dengan adanya tekanan dari publik dan organisasi non-pemerintah, diharapkan pimpinan KPK yang baru dapat tetap berkomitmen pada tujuan pemberantasan korupsi. Transparansi dalam proses seleksi dan pengambilan keputusan di KPK menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Selanjutnya, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mendukung KPK dalam menjalankan tugasnya tanpa intervensi politik yang berlebihan. Berbagai tantangan yang dihadapi KPK memerlukan dukungan luas dari semua elemen masyarakat, termasuk media, untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda bersama. Diperlukan sinergi antara lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberhasilan KPK. Menghadapi kekhawatiran ini, tentu harus ada langkah-langkah konkret dari pimpinan baru KPK untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi. Kejelasan visi dan misi serta capaian target-target yang jelas harus disampaikan kepada publik untuk menjawab keraguan yang muncul. Dengan demikian, diharapkan KPK dapat kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai lembaga yang berintegritas. Di sisi lain, ICW dan lembaga pengawas lainnya harus terus memberikan kritik konstruktif dan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh KPK. Peran pengawasan ini sangat penting agar pimpinan baru tidak terjebak dalam praktek-praktek yang mengarah pada pelemahan institusi. Masyarakat juga perlu lebih aktif dalam memberikan masukan dan saran, serta berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Secara keseluruhan, sikap waspada ICW dan masyarakat terhadap pimpinan baru KPK adalah hal yang wajar dan diperlukan dalam konteks demokrasi. Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada satu institusi, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak. Kerja sama yang erat antara KPK dan masyarakat dapat menjadi kunci untuk menghadapi tantangan yang ada serta menjaga kesinambungan dalam upaya melawan korupsi di Indonesia.