Dinyatakan bahwa, kades sebagai ujung tombak pemerintahan, sehingga mampu menjaga persatuan dan ketentraman di wilayahnya. Berita mengenai peringatan APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) Kapuas Hulu kepada kepala desa (kades) untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan pilkada adalah hal yang sangat penting dan relevan dalam konteks demokrasi. Netralitas kades dalam pemilu merupakan salah satu syarat fundamental dalam memastikan bahwa proses pemilihan umum dapat berlangsung secara adil dan transparan. Dalam konteks ini, APDESI berperan sebagai pengawas dan pengingat bagi kades untuk tidak terjebak dalam politik praktis yang dapat merugikan proses demokrasi. Kepala desa sering kali menjadi figur sentral di masyarakat desa, sehingga posisinya sangat strategis dalam mempengaruhi pandangan politik warga. Jika seorang kades menunjukkan kecenderungan politik tertentu, hal ini bisa menyebabkan polarisasi di tengah masyarakat. Pengingat dari APDESI adalah langkah yang tepat untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa semua calon memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kades seharusnya dilihat sebagai fasilitator dan pengayom yang mampu menyatukan warganya, bukan justru sebagai alat politik bagi kepentingan tertentu. Selain itu, netralitas kades juga akan menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pilkada. Dalam banyak kasus, tanpa adanya keadilan dan netralitas, proses pemilihan bisa menjadi sarana untuk intimidasi dan tekanan bagi masyarakat yang memiliki pilihan politik yang berbeda. Dengan menjaga netralitas, kades bisa memberikan contoh yang baik, serta menciptakan kepercayaan di antara warganya bahwa pemilu tersebut adalah sebuah ajang yang sah untuk mengekspresikan pilihan dan hak politik mereka. Dampak dari ketidaknetralan seorang kades dapat berujung pada krisis kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan lokal. Masyarakat yang merasa bahwa pemimpin mereka berpihak kepada salah satu calon mungkin akan menurunkan tingkat partisipasi mereka dalam pemilu atau berpotensi menolak hasil pemilihan yang ada. Ini tentu sangat merugikan bagi proses demokrasi, dan bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, peringatan dari APDESI tidak hanya penting bagi kades itu sendiri tetapi juga bagi kesehatan demokrasi secara keseluruhan. Sebagai tambahan, penting bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya untuk memberikan edukasi dan pelatihan mengenai etika politik dan tanggung jawab kades dalam konteks pemilu. Kades perlu memahami keterikatan mereka terhadap undang-undang dan peraturan yang ada, serta pentingnya menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara profesional. Hal ini akan memperkuat komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan menjadikan mereka lebih siap dalam menghadapi tantangan yang ada. Secara keseluruhan, tanggapan terhadap berita tersebut adalah positif dan mengapresiasi inisiatif APDESI untuk menjaga integritas proses demokratis di tingkat desa. Kita berharap agar kades di Kapuas Hulu, serta di seluruh Indonesia, dapat mengikuti arahan ini, sehingga pilkada dapat berjalan dengan baik, dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Dengan menjaga netralitas, kades tidak hanya melindungi diri mereka sendiri tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat bagi masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis.