Transparency International Indonesia (TII) mendorong agar Setyo Budiyanto mundur dari kepolisian. Berita yang berjudul 'Komjen Setyo Budiyanto Disarankan Mundur dari Polri Setelah Terpilih Jadi Ketua KPK' memunculkan berbagai perspektif dan reaksi dari masyarakat, termasuk para ahli hukum, politisi, dan pengamat. Dalam konteks ini, ada beberapa poin penting yang perlu dicermati. Pertama, pemilihan seorang pejabat tinggi Polri seperti Komjen Setyo Budiyanto untuk posisi Ketua KPK membuka diskusi mengenai independensi antara lembaga penegak hukum. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai lembaga yang berfungsi untuk memberantas korupsi di Indonesia harus mampu berdiri sendiri tanpa intervensi dari institusi lain, termasuk Polri. Apabila seorang perwira tinggi Polri menduduki posisi ini, akan ada pertanyaan mengenai konsistensi dan objektivitas dalam penegakan hukum, terutama yang menyangkut kasus-kasus yang melibatkan kepolisian. Kedua, saran untuk mundur dari Polri sebelum menjabat sebagai Ketua KPK juga mencerminkan keinginan akan transparansi. Dalam sistem demokrasi, langkah-langkah yang diambil untuk mencegah potensi konflik kepentingan sangatlah penting. Ketika seorang yang berasal dari kepolisian memimpin KPK, ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat memengaruhi keputusan dan kebijakan KPK dalam menangani perkara yang melibatkan pihak kepolisian. Oleh karenanya, mendorong pengunduran diri dari Polri bisa dilihat sebagai langkah untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap KPK. Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa dinamika ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Proses belajar dari pengalaman masa lalu di mana integritas dan kredibilitas KPK pernah dipertanyakan selalu diperlukan. Pengangkatan seorang Ketua KPK yang berasal dari latar belakang kepolisian dapat memberikan tantangan baru dalam usaha memperbaiki citra lembaga ini di mata masyarakat. Dalam konteks politik, langkah ini juga berpotensi memicu dialog mengenai reformasi kepolisian dan penguatan sistem hukum di Tanah Air. Apakah institusi Polri sudah sepenuhnya siap untuk mendukung keberadaan KPK yang lebih independen dan berdaya saing? Atau justru kekhawatiran akan timbulnya banyak masalah baru? Semua pertanyaan ini semakin relevan di tengah upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat penegakan hukum. Secara keseluruhan, berita mengenai saran pengunduran diri Komjen Setyo Budiyanto dari Polri untuk posisinya sebagai Ketua KPK mencerminkan kerumitan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Penting bagi semua pihak untuk terus menjaga integritas dan melakukan pengawasan yang ketat demi tercapainya keadilan dan transparansi dalam setiap proses yang melibatkan lembaga negara. Masyarakat berhak mengawasi dan menuntut agar setiap pemimpin lembaga memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai anti-korupsi dan profesionalisme.