Kadisnakertrans Provinsi Kalsel, Irfan Sayuti, mengungkapkan formula yang digunakan untuk menghitung kenaikan UMP bukan lagi berdasar PP 51/2023 Berita mengenai penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 menggunakan formula baru merupakan langkah penting yang perlu dicermati dalam konteks dinamika ekonomi dan sosial di Indonesia. UMP adalah indikator penting bagi kesejahteraan pekerja dan daya beli masyarakat. Perubahan dalam formula penghitungan UMP ini menandakan adanya upaya untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan ekonomi saat ini, yang tentunya harus dipertimbangkan dengan matang agar bisa memberikan dampak positif. Salah satu alasan perubahan formula penghitungan UMP adalah untuk merespons inflasi dan biaya hidup yang terus naik. Dengan menggunakan formula baru yang lebih sesuai, diharapkan UMP yang ditetapkan bisa mencerminkan kondisi riil yang dihadapi oleh pekerja. Jika UMP tidak mencukupi kebutuhan dasar masyarakat, maka hal ini dapat berdampak negatif pada produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, transparansi dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk serikat pekerja dan pengusaha, sangat penting dalam proses penghitungan ini. Di sisi lain, perubahan formula juga bisa menimbulkan tantangan bagi pengusaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kenaikan UMP yang signifikan bisa meningkatkan beban biaya operasional, sehingga ada kemungkinan pengusaha akan merumahkan karyawan atau bahkan menghentikan usaha mereka. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme untuk memastikan bahwa kenaikan UMP ini tidak menyebabkan dampak negatif bagi dunia usaha. Ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pekerja dan keberlangsungan usaha. Pemerintah juga harus mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi secara keseluruhan. Dengan mengadopsi formula baru, diharapkan UMP dapat lebih responsif terhadap perubahan ekonomi yang lebih luas, seperti pertumbuhan PDB, tingkat pengangguran, dan juga kondisi pasar kerja. Inovasi dalam formula penghitungan UMP ini diharapkan dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, partisipasi masyarakat dalam proses ini juga tak kalah penting. Sosialisasi dan diskusi yang melibatkan semua stakeholder akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai alasan di balik perubahan ini, serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya membantu dalam membuat kebijakan yang lebih inklusif tetapi juga menciptakan rasa memiliki di antara para pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Secara keseluruhan, penghitungan UMP 2025 dengan formula baru merupakan langkah yang menjanjikan. Namun, keberhasilan implementasinya akan sangat bergantung pada keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha serta keberlanjutan ekonomi. Pemerintah dituntut untuk menjalankan proses ini dengan transparan dan melibatkan semua pihak dalam rangka menciptakan solusi yang optimal.