Pemerintah menunda pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. penetapan upah akan dilakukan paling lambat akhir Novembee atau awal Desember Berita tentang pembatalan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh di Kalimantan Selatan (Kalsel) meskipun telah ada kenaikan upah, mencerminkan dinamika yang kompleks dalam hubungan antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. Di satu sisi, keputusan untuk tidak mengumumkan UMP 2025 mungkin didasarkan pada berbagai pertimbangan ekonomi, sosial, atau politis yang perlu dipahami lebih mendalam. Namun, di sisi lain, reaksi para buruh menunjukkan bahwa meskipun ada kenaikan, mereka mungkin merasa bahwa upah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Aksi demonstrasi adalah bentuk ekspresi ketidakpuasan yang sah di dalam masyarakat demokratis. Para buruh berjuang untuk mendapatkan upah yang layak demi memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga. Kenaikan upah yang mungkin dianggap sebagai "berita baik" bagi sebagian orang, mungkin tidak sebanding dengan biaya hidup yang terus meningkat. Jika pemerintah tidak mampu memberikan transparansi dan komunikasi yang baik terkait alasan di balik pembatalan pengumuman UMP, hal ini bisa memperburuk hubungan dengan serikat pekerja dan menciptakan ketidakpercayaan. Lebih jauh lagi, situasi ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola keseimbangan antara kebutuhan buruh, kemampuan perusahaan, serta kondisi ekonomi makro. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan inflasi yang terus berlangsung, pemerintah perlu mencari solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua pihak merasa diuntungkan. Ini mungkin termasuk dialog yang lebih terbuka antara pemerintah, pengusaha, dan buruh untuk mencari titik temu yang saling menguntungkan. Saya juga ingin menekankan pentingnya indeksasi upah yang lebih responsif terhadap inflasi dan biaya hidup yang meningkat. Pengumuman UMP bukan hanya sekadar angka di atas kertas; angka tersebut seharusnya mencerminkan kondisi riil kehidupan masyarakat, agar buruh tidak merasa terus-terusan berjuang hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam jangka panjang, memberi buruh upah yang layak bukan hanya keputusan moral, tetapi juga keputusan ekonomis yang bijaksana, karena buruh yang sejahtera akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Adalah penting bagi semua pemangku kepentingan untuk mendengarkan satu sama lain dan merancang kebijakan yang inklusif. Demonstrasi yang dilakukan buruh di Kalsel seharusnya menjadi sinyal bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaannya dan mengeksplorasi jalur dialog yang lebih konstruktif untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Pengumuman UMP di masa mendatang harus tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga hasil dari proses deliberasi yang melibatkan semua pihak terkait. Dengan demikian, meski ada beberapa kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan agar buruh di Indonesia, termasuk di Kalsel, benar-benar mendapatkan upah dan perlindungan yang mereka butuhkan dan layak. Hal ini merupakan langkah penting untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial bagi semua elemen masyarakat.