Beginilah nasib Aipda WH, Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga dan mantan Kapolsek Baito dalam kasus guru Supriyani. Ada yang santai. Berita yang berjudul "Beda Nasib Aipda WH Bupati Konsel dan Eks Kapolsek Baito di Kasus Guru Supriyani, Ada yang Santai" mencerminkan dinamika yang kompleks dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Perbedaan perlakuan terhadap individu-individu dalam kasus yang sama sering kali memunculkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, situasi Aipda WH dan eks Kapolsek Baito menunjukkan bagaimana faktor-faktor seperti jabatan, pengaruh, dan status sosial dapat memengaruhi proses hukum dan keadilan. Salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap ketidakadilan ini bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa ada perbedaan perlakuan antara pejabat dan masyarakat biasa, hal ini dapat memicu kekecewaan dan skeptisisme terhadap sistem hukum. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak citra kepolisian dan badan peradilan, yang seharusnya berfungsi sebagai penegak tata hukum dan keadilan. Memang, setiap kasus memiliki konteks dan kompleksitasnya masing-masing yang perlu dipertimbangkan secara cermat. Namun, transparansi dalam proses hukum dan adanya akuntabilitas bagi semua pihak adalah kunci untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara adil. Jika hanya satu kelompok yang merasa lebih dilindungi atau tidak terkena konsekuensi dari tindakan mereka, maka muncul pertanyaan mendasar mengenai kesetaraan di depan hukum. Dalam konteks berita tersebut, perlu juga dicermati mengenai tindakan yang diambil oleh pihak berwenang. Apakah keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif atau ada faktor subjektif yang mempengaruhi? Keberadaan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap tindakan penegak hukum sangat penting untuk mencegah munculnya praktek-praktek diskriminatif dalam penegakan hukum. Pada akhirnya, kasus ini harus menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak, tidak hanya bagi penegak hukum tetapi juga bagi masyarakat. Kesadaran kolektif tentang pentingnya keadilan dan perlakuan yang setara di depan hukum harus diperkuat. Edukasi hukum juga menjadi penting sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya, serta bagaimana cara menuntut keadilan secara benar. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa meskipun setiap kasus memiliki nuansa yang berbeda, kesamaan dalam perlakuan hukum adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi. Hanya dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi yang menegakkan hukum dapat dipulihkan dan diperkuat.