Berdasarkan data yang dimiliki desk pemberantasan judi online, 97.000 anggota TNI-Polri juga menjadi pemain judi online. Berita mengenai pernyataan Menko Polkam Budi Gunawan yang menyebutkan bahwa ada 97.000 anggota TNI-Polri yang terlibat dalam kegiatan judi online menjadi sorotan penting di kalangan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan betapa seriusnya masalah perjudian yang melibatkan aparat keamanan negara. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan karena TNI dan Polri seharusnya menjadi teladan dalam menjaga integritas dan moralitas, tidak hanya bagi institusi tersebut tetapi juga bagi masyarakat luas. Keterlibatan anggota TNI-Polri dalam judi online menunjukkan kerentanan terhadap berbagai bentuk pencobaan yang dapat mempengaruhi kinerja dan loyalitas mereka. Perjudian dapat berpotensi menimbulkan masalah finansial, yang dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan ilegal atau korupsi guna menutupi kerugian mereka. Jika keadaan ini tidak ditangani dengan serius, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengayom ini. Kepercayaan publik adalah fondasi utama dari reputasi TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pernyataan ini juga menyoroti pentingnya perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan mental dan sosial anggota TNI-Polri. Dalam banyak kasus, stres dan tekanan pekerjaan dapat menyebabkan individu mencari cara untuk melarikan diri, dan judi sering menjadi salah satu pilihan. Oleh karena itu, perlu ada sistem dukungan yang lebih baik untuk anggota, termasuk program rehabilitasi dan konseling agar mereka tidak jatuh ke dalam perilaku yang merugikan. Selanjutnya, respon dari pihak terkait menjadi kunci untuk menanggapi pernyataan ini. Pemerintah dan pimpinan TNI-Polri harus segera melakukan evaluasi serta tindakan tegas terhadap anggota yang terlibat dalam perjudian. Penegakan hukum yang konsisten, disiplin, dan tindakan rehabilitatif harus diambil agar bisa mengurangi angka keterlibatan judi dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Penyuluhan dan pendidikan tentang dampak negatif perjudian juga perlu dilakukan. Dalam konteks yang lebih luas, berita ini juga membuka diskusi tentang regulasi perjudian di Indonesia. Meskipun judi secara umum dilarang, kenyataannya, fenomena judi online semakin marak dan sulit dikendalikan. Perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, platform teknologi, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat, serta mencegah peredaran judi ilegal yang dapat menjebak banyak individu, termasuk anggota TNI-Polri. Dalam kesimpulannya, isu keterlibatan anggota TNI-Polri dalam judi online adalah masalah serius yang memerlukan perhatian segera. Diperlukan langkah-langkah pencegahan, rehabilitasi, dan edukasi untuk menanggulangi masalah ini. Keterlibatan mereka dalam perjudian tidak hanya berdampak pada citra institusi, tetapi juga berpotensi merusak fondasi moral dan etika yang harus dipertahankan oleh mereka sebagai pelindung masyarakat. Dialog terbuka dan tindakan nyata dari semua pihak terkait sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ini.