Pukul 08.30 WIB, rapat koordinasi daerah Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Sumsel di Griya Agung yang dihadiri Pj Gubernur Sumsel Berita mengenai agenda Pemprov Sumsel yang mengangkat tema Rakorda Satgas Saber Pungli UPP Sumsel mencerminkan upaya serius pemerintah daerah dalam memberantas praktik pungutan liar yang sering kali merugikan masyarakat. Rakorda atau Rapat Koordinasi Daerah ini menunjukkan komitmen Pemprov Sumsel untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk terus mensosialisasikan bahaya dan dampak negatif dari pungutan liar agar masyarakat semakin awas dan berani melaporkan jika menemui kasus serupa. Langkah ini juga sejalan dengan upaya nasional dalam memberantas korupsi dan pungli di berbagai sektor. Dengan adanya Satgas Saber Pungli, diharapkan aksi tegas terhadap pelaku pungli dapat memberikan efek jera dan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara. Dalam suatu sistem pemerintahan, kepercayaan publik sangatlah penting, dan tindakan pemberantasan pungli ini merupakan salah satu cara efektif untuk membangunnya kembali. Selain itu, Rakorda ini bisa menjadi platform untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai instansi di tingkat regional. Kerjasama antar lembaga sangat diperlukan dalam menangani isu pungli yang seringkali melibatkan lebih dari satu instansi. Dengan begitu, sinergitas dan koordinasi yang baik akan mempermudah proses penanganan serta pencegahan pungutan liar. Namun, penting juga untuk menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini. Salah satu tantangan terbesar adalah sikap dan mentalitas oknum yang masih terjerat praktik pungli. Oleh karena itu, Rakorda ini bukan hanya diharapkan menghasilkan kebijakan teknis, tetapi juga perlu menggarisbawahi perlunya perubahan mental dalam birokrasi. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan integritas pegawai pemerintah merupakan hal yang krusial untuk mendukung keberhasilan program ini. Di sisi lain, masyarakat juga harus diberdayakan untuk lebih aktif dalam pengawasan. Pada titik ini, edukasi dan informasi mengenai hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan publik menjadi sangat penting. Jika masyarakat lebih paham tentang prosedur yang benar dan hak-hak mereka, mereka akan lebih siap untuk melapor apabila menemui oknum yang melakukan pungutan liar. Secara keseluruhan, agenda Rakorda Satgas Saber Pungli UPP Sumsel merupakan langkah positif di tengah tantangan yang ada. Diharapkan dengan komitmen bersama baik dari pemerintah maupun masyarakat, praktik pungutan liar dapat diminimalisir, dan layanan publik dapat berjalan dengan lebih baik, transparan, dan akuntabel. Ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sumsel ke depan.