Pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan APBN. Tanggapan terhadap berita mengenai "Kenaikan PPN 12 Persen" yang diusulkan oleh Ronsi Daur agar Prabowo dan Gibran mengevaluasi kembali langkah tersebut menunjukkan adanya ketidakpuasan beberapa pihak terhadap kebijakan perpajakan yang sedang dibahas. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan langkah yang sering kali memicu perdebatan, terutama karena dampaknya yang langsung terasa oleh masyarakat. Kenaikan PPN menjadi tema penting dalam konteks perekonomian Indonesia, mengingat pajak ini adalah salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan. Namun, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa setiap kebijakan perpajakan harus diimbangi dengan transparansi dan penjelasan yang memadai kepada publik, sehingga masyarakat memahami alasan di balik kebijakan tersebut. Banyak orang beranggapan bahwa kenaikan pajak dapat memberatkan beban hidup masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi. Ronsi Daur mengajak Prabowo dan Gibran untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini, yang menunjukkan bahwa ada kekhawatiran dari elemen masyarakat atau politisi terkait dampak sosial dari kebijakan tersebut. Di satu sisi, pemerintah mungkin berargumen bahwa kenaikan PPN dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan negara agar dapat terus mendanai berbagai program pembangunan. Namun, di sisi lain, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari peningkatan pajak terhadap daya beli masyarakat. Evaluasi terhadap kebijakan ini juga dapat menjadi penting dalam konteks kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah sensitif terhadap keluhan dan masukan mereka, hal ini akan meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil. Pendekatan yang inklusif dan partisipatif dalam penyusunan kebijakan perpajakan dapat membantu menciptakan stabilitas sosial dan politik yang lebih baik. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif lain dalam meningkatkan pendapatan negara. Misalnya, pemerintah dapat mengeksplorasi efisiensi pengeluaran, meningkatkan kepatuhan pajak, atau mencari sumber pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat secara langsung. Ini bisa menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan fiskal tanpa menambah beban pajak yang ada. Dengan demikian, tanggapan terhadap berita tentang kenaikan PPN ini jelas menunjukkan perlunya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai kebijakan tersebut, serta merasa didengar dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Hanya dengan cara ini, kita dapat mencapai keseimbangan antara kebutuhan negara dan kesejahteraan masyarakat.