Sri Wahyuni menjelaskan ASN memang memiliki hak pilih. Tapi, sangat jelas bahwa ASN harus netral dalam semua kontestasi politik. Dalam konteks pemilihan umum, netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah suatu prinsip yang sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Berita tentang imbauan kepada ASN di Kalimantan Timur untuk tetap netral dalam Pilkada Serentak 2024 menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga netralitas tersebut. Pada dasarnya, ASN diharapkan dapat menjunjung nilai-nilai profesionalisme dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Di satu sisi, pendekatan ini sangat positif karena mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendorong ASN menjalankan tugasnya dengan obyektif dan independen. Ribuan ASN memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik dan memastikan proses administrasi berjalan dengan baik, tanpa adanya pengaruh politis. Ketika ASN terlibat dalam politik praktis, hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan masyarakat, serta mempengaruhi kualitas layanan publik. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi oleh ASN adalah bagaimana mereka dapat tetap netral di tengah dinamika politik yang sangat intens, terutama menjelang pemilihan. Tekanan dari berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan dan politisi yang memiliki kepentingan tertentu, bisa jadi sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pemerintah untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi yang cukup kepada ASN mengenai batasan-batasan yang harus dipegang dalam berpolitik. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap perilaku ASN juga perlu diimplementasikan. Jika ada ASN yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap prinsip netralitas, maka tindakan tegas perlu diambil agar tidak menciptakan preseden buruk dan menjaga kepercayaan masyarakat. Transparansi dalam proses pemilihan dan akuntabilitas ASN juga harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap individu yang berada di dalam institusi pemerintahan memahami tanggung jawabnya. Dalam jangka panjang, upaya untuk menjaga netralitas ASN tidak hanya berperan dalam konteks Pilkada, tetapi juga penting untuk menciptakan budaya birokrasi yang sehat dan demokratis. Dengan mempertahankan netralitas, diharapkan ASN dapat menjadi jembatan yang mendukung transisi menuju demokrasi yang lebih baik, tanpa terjebak dalam politisasi yang merusak. Oleh karena itu, imbauan untuk tetap netral di Pilkada Serentak 2024 seharusnya bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan bagian integral dari pembentukan karakter dan etika profesi ASN itu sendiri. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, organisasi ASN, dan masyarakat sangatlah diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung netralitas dan profesionalisme dalam pelayanan publik.