Robby Adriansyah, eks sipir lapas Tanjung Raja muncul dimutasi usai memviralkan napi pesta sabu di sel. Berita yang berjudul "EKSKLUSIF: Robby Eks Petugas Lapas Tanjung Raja Tak Menyesal Viralkan Napi Diduga Pesta Sabu" menggambarkan situasi yang kompleks dan menggugah berbagai perspektif mengenai integritas sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Tindak lanjut terhadap berita seperti ini sangat penting, karena menyentuh isu serius mengenai penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang seharusnya memberikan rehabilitasi bagi narapidana. Pertama-tama, keputusan Robby, seorang mantan petugas Lapas, untuk memviralkan aksi penyalahgunaan narkoba oleh napi mengindikasikan adanya masalah mendalam dalam pengawasan dan pengendalian di dalam Lapas. Bagaimana seorang petugas bisa sampai pada titik di mana ia merasa perlu untuk mengekspos situasi ini secara publik menunjukkan ketidakpuasan terhadap kondisi lapas yang ada. Ini menjadi alarm bagi otoritas terkait untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistematis agar kejadian serupa tidak terulang. Kedua, tindakan Robby bisa dipandang dari dua sisi. Di satu sisi, ada yang mendukungnya sebagai bentuk keberanian untuk mengungkapkan realita pahit di dalam Lapas yang mungkin selama ini tersembunyi. Sebagai mantan petugas, ia memiliki akses dan pengalaman langsung yang dapat memberikan wawasan penting kepada masyarakat mengenai masalah yang dihadapi oleh sistem penegakan hukum. Namun, di sisi lain, ada pula kritik yang bisa muncul terkait etika dari tindakan memviralkan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap privasi dan rehabilitasi narapidana yang bersangkutan. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam institusi penegakan hukum. Jika Lapas tidak mampu mengawasi dan mencegah penyalahgunaan narkoba di dalamnya, maka ada pertanyaan besar mengenai efektivitas program rehabilitasi. Narkoba merupakan masalah serius yang tidak dapat diabaikan, dan Lapas seharusnya menjadi tempat untuk menanggulangi masalah ini, bukan memperburuk situasi. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah memperkuat pelatihan dan sistem pengawasan bagi petugas Lapas. Petugas perlu diberikan pengetahuan dan alat yang memadai untuk menangani isu-isu sensitif seperti ini, serta memahami peran mereka dalam mendukung proses rehabilitasi narapidana. Selain itu, adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga luar, seperti organisasi non-pemerintah (NGO), bisa menjadi solusi untuk memberikan panduan dan dukungan kepada Lapas. Secara keseluruhan, berita ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sistem penegakan hukum dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Diperlukan reformasi yang mendalam untuk mencegah kasus-kasus seperti ini dan untuk memastikan bahwa Lapas menjadi tempat yang aman dan mendukung proses pemulihan narapidana. Ini adalah kesempatan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan introspeksi dan perubahan yang berarti demi kebaikan semua pihak.