Mirip Kisah Sunardi, Seorang Warga Jepara bernama Mbah Kholil Nekat Bangun Jembatan Rp 3,7 M untuk Sentil Ganjar Pranowo. Berita mengenai warga Jepara yang nekat membangun jembatan seharga Rp 3,7 miliar untuk mengkritik atau menyentil Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, mencerminkan beberapa isu penting dalam partisipasi masyarakat, penggunaan anggaran, dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang memadai. Tindakan ini bisa dianggap sebagai bentuk protes atau respons masyarakat terhadap kondisi infrastruktur yang mungkin dianggap kurang memadai atau terabaikan. Pertama-tama, tindakan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap infrastruktur yang mereka gunakan. Dalam beberapa kasus, warga sering kali merasa diabaikan oleh pemerintah daerah atau pusat dalam hal pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Membangun jembatan dengan biaya yang cukup tinggi tanpa dukungan pemerintah mencerminkan rasa frustasi masyarakat serta keinginan untuk berkontribusi positif meskipun dalam cara yang tidak biasa. Di sisi lain, proyek seperti ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan anggaran. Masyarakat perlu menyadari bahwa membangun infrastruktur bukanlah tugas yang seharusnya dilaksanakan secara individual, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif yang seharusnya diurus oleh pemerintah. Ketika warga memutuskan untuk membangun infrastruktur secara mandiri, ada risiko bahwa proyek tersebut tidak akan terintegrasi dengan baik dalam rencana pembangunan daerah atau bahkan dapat menimbulkan masalah legal dan administratif di kemudian hari. Lebih jauh lagi, tindakan ini juga bisa membuka diskusi tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Dalam banyak kasus, masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan budget dan proyek pembangunan. Dengan langkah berani ini, warga Jepara mungkin berusaha menarik perhatian publik dan media terhadap kegagalan sistem dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, pendekatan semacam ini juga dapat menimbulkan kontroversi. Ada yang berargumen bahwa membangun jembatan dengan cara yang tidak resmi bisa menciptakan preseden yang buruk, di mana masyarakat merasa bisa mengatasi semua masalah infrastruktur dengan cara sendiri. Ini dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya dan konflik antara masyarakat dan pemerintah. Untuk itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengambil pelajaran dari peristiwa ini dan memperbaiki komunikasi serta ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek infrastruktur. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini bisa menjadi pengingat bagi semua pemangku kepentingan mengenai pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Solusi terbaik untuk masalah infrastruktur tidak hanya terletak pada pembangunan fisik, tetapi juga pada dialog yang konstruktif dan kemitraan yang saling menguntungkan. Hanya dengan cara ini, we can build a strong foundation for a more sustainable and equitable development.