Hal tersebut membuka peluang masuknya mafia tanah.  Konflik Pertanahan mendominasi pengaduan tertinggi di Ombudsman hingga tahun 2024. Berita mengenai inovasi PELITADES yang dikembangkan oleh tim dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) di Banyumas merupakan langkah yang sangat positif dalam usaha mencegah sengketa pertanahan di tingkat desa. Masalah sengketa lahan di Indonesia sering kali berakar dari ketidakjelasan status kepemilikan dan penggunaan lahan. Dalam konteks ini, inovasi PELITADES dapat dianggap sebagai solusi yang tepat, karena menyasar akar permasalahan melalui pendekatan yang lebih sistematis dan transparan. PELITADES, yang mungkin merupakan singkatan dari suatu program atau alat, tampaknya dirancang untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan data pertanahan di tingkat desa. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait status kepemilikan tanah, batas-batas lahan, dan hak-hak tanah yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Transparansi ini penting untuk mengurangi potensi konflik yang dapat muncul akibat ketidakjelasan informasi. Selain itu, inovasi ini juga menunjukkan partisipasi aktif dari kalangan akademisi dalam menjawab permasalahan nyata di masyarakat. Ini adalah contoh yang baik mengenai bagaimana penelitian dan teknologi dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam—termasuk tanah—menjadi vital. Dengan adanya PELITADES, diharapkan masyarakat bisa lebih terliterasi dalam hal hak-hak pertanahan mereka, meningkatkan pemahaman terhadap isu pertanahan, dan membangun kesadaran kolektif yang lebih baik mengenai pentingnya pengelolaan lahan yang adil dan berkelanjutan. Namun, untuk memastikan efektivitas dari inovasi ini, perlu ada dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Implementasi dari sistem ini tidak hanya tergantung pada teknologi itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana masyarakat diterapkan dalam proses ini. Sosialisasi yang baik dan pelatihan bagi masyarakat akan sangat dibutuhkan agar mereka dapat memanfaatkan PELITADES secara maksimal. Tantangan berikutnya adalah menjamin keberlanjutan dan pengelolaan data yang konsisten. Setelah sistem ini diterapkan, dibutuhkan mekanisme pemeliharaan dan pembaruan informasi agar data yang ada tetap akurat dan relevan. Ini akan membantu dalam mencegah terjadinya sengketa di masa depan, sekaligus menciptakan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, inovasi PELITADES dapat menjadi langkah awal yang penting dalam menciptakan keadilan sosial dan kejelasan hukum dalam pengelolaan pertanahan di tingkat desa. Dengan dukungan yang tepat, ini bisa menjadi model yang dapat ditiru oleh daerah lain di Indonesia yang menghadapi masalah serupa. Diharapkan melalui penerapan inovasi semacam ini, masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dalam hidup mereka dan membangun lingkungan yang lebih harmonis.