KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa posisi IKN Kaltim strategsi, sekaligus rentan terhadap berbagai ancaman. Berita mengenai pernyataan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) tentang posisi Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang dianggap rentan terhadap berbagai ancaman mencerminkan kekhawatiran yang cukup beralasan terkait pemindahan ibu kota. IKN yang terletak di tengah hutan tropis dan jauh dari pusat kekuatan ekonomi Indonesia di pulau Jawa, menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi geopolitik, keamanan, maupun lingkungan. Tanggapan ini perlu dilihat dari berbagai perspektif untuk memahami kompleksitas situasi yang ada. Secara geografis, lokasi IKN di Kalimantan Timur berada di area yang rentan terhadap risiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Kondisi ini menjadi semakin relevan dengan adanya perubahan iklim yang menyebabkan cuaca menjadi tidak menentu. Ancaman-ancaman tersebut berpotensi menggangu stabilitas dan keamanan infrastruktur IKN yang sedang dibangun. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang dan antisipasi risiko dalam pembangunan IKN, serta upaya mitigasi bencana yang harus diterapkan secara serius. Dari sudut pandang keamanan, pernyataan KSAL juga menyoroti potensi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Ancaman dari kelompok ekstremis atau terorisme juga perlu dipertimbangkan, mengingat perpindahan IKN adalah proyek yang sangat simbolis dan dapat menarik perhatian pihak-pihak yang ingin menggagalkan upaya pemerintah. Selain itu, posisi IKN yang berada jauh dari konsentrasi kekuatan militer dan keamanan di Jawa, menjadikannya rentan terhadap infiltrasi dan potensi konflik. Pemerintah harus meningkatkan pengamanan dan kesiapan TNI serta institusi lainnya untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang ada. Penting juga untuk melihat dampak sosial dan ekonomi dari pemindahan ibu kota ini. IKN diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, tetapi jika ancaman-ancaman ini tidak diatasi, maka tujuan tersebut bisa sulit tercapai. Masyarakat lokal, yang akan menjadi bagian dari ekosistem baru ini, harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan mitigasi risiko agar mereka merasa memiliki dan berkontribusi terhadap perkembangan IKN. Keterlibatan masyarakat bisa meminimalkan potensi konflik sosial dan meningkatkan rasa aman di antara penduduk. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pembangunan fisik di IKN tidak mengabaikan aspek lingkungan. Penebangan hutan untuk pembangunan infrastruktur dapat menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem dan memperburuk bencana alam. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis alam sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan infrastruktur dan kelestarian lingkungan di sekitar IKN. Dalam konteks ini, kolaborasi antar lembaga, baik pemerintah pusat maupun daerah, sangat diperlukan untuk merespons risiko yang ada. Pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta, harus bekerja sama dalam mempersiapkan berbagai strategi yang dapat mengurangi kerentanan IKN. Pelatihan dan pengembangan kapasitas daerah juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman. Secara keseluruhan, pernyataan KSAL yang menekankan potensi ancaman terhadap IKN Kaltim harus menjadi alarm bagi semua pihak. Penanganan yang serius dan menyeluruh terhadap isu ini sangat penting agar pemindahan ibu kota dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan strategi yang matang dan kerjasama yang baik, diharapkan IKN tidak hanya menjadi simbol baru bagi Indonesia, tetapi juga menjadi contoh keberlanjutan dan ketahanan di masa depan.