'Sebagai polisi aktif, supaya bisa terhindar dari konflik kepentingan, maka Setyo harus mundur dari kepolisian,' tegasnya. Berita tentang penunjukan Komjen Setyo Budiyanto sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu menarik perhatian masyarakat, terutama mengingat konteks dan tantangan yang dihadapi lembaga anti-rasuah tersebut. Saran agar Komjen Setyo Budiyanto mundur dari Polri bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat bahwa posisi Ketua KPK memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memberantas korupsi di Indonesia. Penugasan di KPK mengharuskan seseorang untuk beroperasi secara independen dan bebas dari pengaruh institusi lain, termasuk kepolisian. Saran untuk mundur dari Polri dapat dipahami sebagai langkah untuk menjaga integritas dan kredibilitas KPK di mata publik. Dalam sejarahnya, KPK sering kali berhadapan dengan isu konflik kepentingan, di mana ada anggapan bahwa pejabat yang berasal dari institusi lain tidak dapat sepenuhnya objektif dalam tugas dan fungsinya. Apalagi, tantangan besar seperti korupsi struktural sering kali melibatkan berbagai instansi, termasuk kepolisian. Langkah mundur bisa menjadi simbol bahwa Setyo Budiyanto berkomitmen sepenuhnya dalam memberantas korupsi tanpa ada keterikatan yang dapat menimbulkan kontroversi. Namun, di sisi lain, keputusan untuk mundur merupakan langkah yang berisiko. Setyo Budiyanto telah berkecimpung dalam Polri dan mungkin memiliki pengalaman yang sangat berguna untuk menghadapi tantangan di KPK. Pengalaman di lapangan bisa menjadi aset berharga dalam merumuskan strategi dan kebijakan pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara pengalaman yang dimiliki dengan kebutuhan akan independensi lembaga tersebut. Tindakan mundur juga akan menguji komitmen dan tekad dari Setyo Budiyanto sendiri. Sebagai Ketua KPK, ia akan berada di bawah sorotan publik yang ketat, terutama dari kalangan masyarakat sipil dan aktivis anti-korupsi. Ia harus membuktikan bahwa ia mampu menjalankan amanah ini dengan baik dan menghasilkan perubahan positif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penting untuk diingat bahwa KPK sebagai lembaga memiliki sejarah panjang dan beragam tantangan. Komjen Setyo Budiyanto harus mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai rintangan, baik internal maupun eksternal, dalam upayanya menjaga marwah dan kinerja KPK. Kolaborasi dengan berbagai pihak, serta pendekatan transparan dan akuntabel, juga akan menjadi kunci keberhasilan. Akhirnya, harapan besar tertumpu pada kepemimpinan baru ini agar mampu membawa KPK ke arah yang lebih baik. Dalam konteks ini, apakah Setyo Budiyanto mundur atau tidak dari Polri seharusnya hanya dijadikan sebagai salah satu faktor dalam serangkaian pertimbangan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.