Dia menambahkan penyelenggara baik itu KPU, Bawaslu dan jajaran sudah selalu diingatkan untuk berkerja sesuai aturan dan harus netral. Berita mengenai upaya Polres OKU Timur yang meningkatkan patroli hingga ke pelosok desa menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan langkah yang sangat strategis dalam menjaga integritas dan keamanan proses demokrasi. Dalam konteks pemilihan umum, praktik money politics atau politik uang sering kali menjadi ancaman serius yang dapat merusak kesehatan demokrasi. Dengan intensifikasi patroli, pihak kepolisian berusaha mengantisipasi serta mencegah potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan calon-calon yang jujur dan berintegritas. Patroli yang dilakukan di pelosok desa menjadi signifikansi tersendiri, mengingat seringkali praktik money politics terjadi di wilayah-wilayah terlupakan atau kurang terawasi. Di daerah-daerah tersebut, informasi dan akses terhadap pendidikan politik sering kali masih rendah, sehingga warga bisa dengan mudah terpengaruh oleh iming-iming uang atau barang dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya kehadiran polisi, diharapkan masyarakat akan lebih terlindungi dan lebih mengedepankan pemilihan berdasarkan kualitas kandidat, bukan hanya didorong oleh faktor material. Kegiatan ini juga mencerminkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menjaga jalannya demokrasi yang bersih. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres diharapkan tidak hanya bertindak reaktif saat pelanggaran terjadi, tetapi juga proaktif dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemilih. Patroli yang dilakukan bukan sekadar kegiatan simbolis, tetapi merupakan bentuk komitmen dalam memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan baik. Namun, perlu diingat bahwa patroli dan pengawasan tidak hanya cukup dilakukan oleh aparat kepolisian saja. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas pemilu. Pendidikan politik yang baik dan kesadaran masyarakat akan hak mereka sebagai pemilih sangat diperlukan untuk menanggulangi praktik money politics. Pemerintah dan lembaga terkait harus lebih berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya money politics serta cara-cara melaporkan jika mereka menjadi korban. Selain itu, peningkatan pengawasan ini juga dapat berbuah pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum. Ketika masyarakat melihat bahwa ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum untuk mencegah praktik negatif, maka mereka akan lebih percaya untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Kepercayaan ini sangat penting, karena peningkatan partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator utama dari kualitas demokrasi. Melihat konteks yang lebih luas, upaya Polres OKU Timur juga dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Setiap daerah dengan potensi terjadinya praktik money politics perlu mengadopsi strategi serupa untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil. Dengan kolaborasi antara pemerintah, aparat kepolisian, dan masyarakat, harapan untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh rakyat bisa terwujud. Secara keseluruhan, langkah Polres OKU Timur untuk meningkatkan patroli menjelang Pilkada bisa dianggap sebagai langkah positif dalam menanggulangi praktik politik uang. Namun, keberhasilan dari upaya ini akan sangat tergantung pada komitmen semua pihak untuk bekerja sama dalam menjaga kualitas demokrasi. Hanya dengan adanya sinergi antarlembaga dan partisipasi aktif masyarakat, kita bisa berharap pada sebuah proses demokrasi yang lebih baik, transparan, dan berintegritas.